Jadi Sumber Korupsi Terbesar di Departemen

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berupaya me­nertibkan pengadaan barang di berbagai lembaga pemerintah. Langkah terbaru, KPK akan meminta semua dokumen pengadaan barang dan jasa di seluruh departemen/kementerian. Juru Bicara KPK Johan Budi S.P. mengatakan, dokumen itu bakal dijadikan database untuk mengawasi pengadaan barang dan jasa.

"KPK saat ini aktif mengawasi pengadaan barang dan jasa. Teruta­ma yang berkaitan dengan hajat hi­dup orang banyak. Misalnya pengadaan barang dan jasa di Depkes. Tujuannya, pelayanan ke­sehatan lebih murah," ungkapnya kemarin (20/8). Dia yakin bahwa departemen mau koopera­tif dengan upaya KPK tersebut. "Kami yakin mereka mau memban­tu kami," ungkapnya.

Menurut dia, KPK meminta do­kumen pengadaan barang dan ja­sa setelah menemukan banyak kejanggalan dalam berbagai proyek pemerintah. Yang paling menonjol adalah penyelewengan di Dep­kes. Sekitar 80 persen pena­nganan korupsi di KPK juga terkait de­ngan penyelewengan pengadaan ba­rang dan jasa.

Contoh paling konkret adalah pengadaan alat kesehatan untuk wi­layah Indonesia Timur pada 2003 yang menelan dana Rp 190 miliar. Berdasar penelitian, penyi­dik menemukan banyak kejanggalan. Con­tohnya, dalam penga­daan cli­nical chemistry autoanalyzer, har­ga kontrak yang dise­pakati Rp 629 ju­ta. Tapi, pengadaan alat itu disub­kontrakkan lagi sehingg­a harga yang ditawarkan hanya Rp 357 juta.

Namun, saat pemegang subkontrak membeli di agen, harganya le­bih murah lagi, yakni Rp 178 juta. "Untuk jenis itu saja, kami meng­hitung ada selisih Rp 450 juta," jelas Johan. Contoh lain dalam pengadaan hypothermia unit. Harga kontraknya Rp 454 juta, tapi setelah disubkontrakkan jadi Rp 180 juta. Sedangkan har­ga di agen justru lebih miring, yak­ni hanya Rp 103 juta.

Pengadaan remote controlled X-ray juga memiliki selisih besar. Har­ga kontraknya Rp 2,5 miliar, ta­pi di agen hanya Rp 1,2 miliar. "Se­lisihnya Rp 1,3 miliar," tegasnya. (git/oki)

Sumber: Jawa Pos, 21 Agustus 2009