PKS akan mensomasi Hadi Djamal.

Komisi Pemberantas Korupsi segera mengusut keterlibatan sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang disebutkan oleh tersangka Abdul Hadi Djamal dalam kasus suap pembangunan fasilitas laut dan udara di kawasan timur Indonesia.

"Semua pihak yang diduga terlibat pasti akan kami tindaklanjuti," kata Wakil Ketua KPK Bidang Penindakan Bibit Samad Rianto di Jakarta kemarin.

Menurut Bibit, untuk membongkar keterlibatan orang-orang yang disebutkan oleh Hadi Djamal, Komisi masih memerlukan alat bukti lain. "Dalam penetapan tersangka dan penangkapan orang, KPK tak bisa sembarangan," ujarnya.

KPK menangkap Hadi Djamal dan pegawai Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Darmawati H. Dareho, awal maret lalu. Penyidik menemukan uang US$ 90 ribu dan Rp 54,55 juta dalam mobil yang ditumpangi kedua tersangka itu.

Komisi kemudian juga menangkap Hontjo Kurniawan, Komisaris PT Kurnia Jaya Bakti. Kepada penyidik, Hontjo mengaku telah menyerahkan uang Rp 3 miliar kepada Hadi Djamal.

Saat diperiksa penyidik Komisi, Selasa malam lalu, Hadi menyebut nama Jhonny Allen Marbun, Wakil Ketua Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi Demokrat, dan Rama Pratama, politikus Partai Keadilan Sejahtera.

Menurut Hadi Djamal, Jhonny dan Rama hadir dalam sebuah pertemuan di Hotel Ritz Carlton untuk membahas kenaikan anggaran dana stimulus proyek fasilitas laut dan udara di Indonesia timur.

Jhonny, kata Hadi, merupakan inisiator pertemuan. Adapun Rama berperan mengusulkan kenaikan dana stimulus dari Rp 10,2 triliun menjadi 12,2 triliun.

Hadi Djamal mengungkapkan, semua fraksi di DPR ikut membahas kenaikan dana stimulus itu. Adapun pihak pemerintah diwakili Anggito Abimanyu, Kepala Seksi Kebijakan Fiskal Departemen Keuangan.

Pihak-pihak yang terlibat dalam pembahasan dana stimulus, menurut Hadi Djamal, dijanjikan mendapat imbalan. "Yang Rp 2 triliun itu untuk pimpinan dan anggota. Ada juga yang ke Departemen." Imbalan itu, kata dia, disebut hak aspirasi.

Rama Pratama membantah tudingan Hadi Djamal. Dia mengaku tak tahu ada pertemuan di Ritz Carlton. "Saya baru tahu dari Koran Tempo pagi ini," ujarnya kemarin. Rama pun menyangkal disebut telah mengusulkan kenaikan dana stimulus.

Partai Keadilan Sejahtera, menurut Rama, akan melayangkan somasi kepada Hadi Djamal. Alasannya, tudingan Hadi telah merugikan nama baik partai. "Karena sangat tendensius,” katanya, “apalagi ini mau kampanye.”

Bantahan juga datang dari Jhonny Allen dan Anggito Abimanyu. "Seingat saya, tak pernah ada pertemuan di Ritz," kata Anggito di kantornya kemarin. Jika ada, "Pertemuan itu pasti tercatat." CHETA N | DWI R A | RIEKA R | JAJANG

Teka-teki Ritz-Carlton

Pengakuan Abdul Hadi Djamal tampaknya makin menguak bahwa transaksi suap Rp 1 miliar di Restoran Sari Kuring pada 2 Maret lalu baru merupakan pucuk gunung es dari kasus ini. Berikut ini pengakuan lainnya.

1. 2 Maret 2009, Pukul 22.30

Hadi Djamal ditangkap bersama Darmawati Dareho di persimpangan Casablanca-Sudirman, Jakarta. Ditemukan barang bukti uang Rp 54,5 juta dan US$ 90 ribu.

2. 2 Maret 2009, malam itu juga

Di lantai 8 gedung KPK, menurut seorang penyidik, sambil menangis Hadi menceritakan tentang siapa saja yang turut terlibat dalam kasus ini.

3. 3 Maret 2009 pagi

Wakil Ketua KPK M. Jasin mengatakan Hadi menyebut nama Jhonny Allen. Politikus Partai Demokrat ini dikatakan telah menerima bagian Rp 1 miliar dari uang yang diberikan Hontjo Kurniawan, Komisaris PT Kurnia Jaya Wira Bakti, Surabaya, melalui Abdul Hadi Djamal. Pemberian terkait dengan lolosnya proyek pengembangan fasilitas laut dan udara di Indonesia timur. Nilai proyek Rp 100 miliar.

4. 4 Maret 2009

Seusai diperiksa, Hadi mengaku uang suap yang diterimanya tak cuma untuk dirinya. Pengacaranya, Haeri Parani, mengatakan kliennya cuma sebagai broker.

5. 16 Maret 2009

Hadi Djamal menyebut adanya pertemuan di Hotel Ritz-Carlton, Jakarta. Agenda pertemuan membahas kenaikan anggaran dana stimulus, dari Rp 10,2 triliun menjadi Rp 12,2 triliun. Hadi menyebut yang hadir dalam pertemuan itu antara lain Jhonny Allen, Rama Pratama, dan Anggito Abimanyu.

Kutipan:

"Diberikan hak aspirasi, saya lupa berapa anggarannya. Tanya Pak Anggito."
----Abdul Hadi Djamal, anggota Komisi Perhubungan DPR yang jadi tersangka dan ditahan KPK----

"Uang itu diserahkan kepada Jhonny Allen."
--- M. Jasin, Wakil Ketua KPK---

"Saya kan di Komisi VI DPR, sedangkan (proyek) itu bidang Komisi V. Saya tidak tahu. Logika dipakai, dong.”
--- Jhonny Allen Marbun, anggota Komisi VI DPR dari Partai Demokrat ----

"Saya tidak pernah datang. Saya baru tahu (pertemuan tersebut) dari Koran Tempo."
--- Rama Pratama, anggota Panitia Anggaran dari Partai Keadilan Sejahtera ----

"Seingat saya, tak ada pertemuan di Ritz."
--- Anggito Abimanyu, Kepala Badan Kebijakan Fiskal Departemen Keuangan ----

Teks: Y. Tomi Aryanto, Cheta, Famega, Dwi Riyanto, Rieka Rahadian

Sumber: Koran Tempo, 19 Maret 2009