SEBAGAI tema kampanye persoalan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) justru paling mudah diucapkan dan paling mudah dijanjikan. Menjelang pemilihan presiden 5 Juli, masalah KKN adalah materi utama dan menjadi dagangan nomor satu para capres/cawapres memikat massanya.

Sampai berbusa-busa pun, persoalan KKN sangat mudah diomongkan serta didiskusikan. Namun, masyarakat menunggu janji itu. Mereka sampai bosan menanti sepak terjang nyata aparat, khususnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang ditugaskan mengusut tuntas permasalahan ini. Kasus korupsi bukannya makin surut, justru berganti rupa dengan menggunakan cara-cara lebih canggih dan lebih rapi dibandingkan sebelumnya.

KORUPSI memang tidak memandang tempat dan waktu. Yang jelas, di mana kesempatan itu ada, aturan langsung dilanggar. Kita bisa ikuti bagaimana perkembangan kasus korupsi di Provinsi Aceh, yakni kasus pembelian helikopter senilai Rp6,5 miliar, tapi bengkak menjadi Rp12 miliar. Setelah helikopter, di wilayah yang berstatus darurat sipil ini, KPK juga menangani kasus pengadaan mesin listrik senilai Rp30 miliar. Dua kasus ini diduga melibatkan para petinggi di Aceh.

Penjualan dua tanker raksasa berbobot mati 260.000 ton oleh Pertamina mencuat ke permukaan. Bagi Pertamina, alasan penjualan dua kapal tanker tersebut semata-mata demi efisiensi serta ingin fokus ke bisnis inti. Perkapalan tidak termasuk bisnis inti Pertamina.

Hanya saja, Komisi VIII DPR menuding ada indikasi korupsi dalam proses penjualan sebesar 184 juta dollar AS, karena Pertamina enggan membeberkan besarnya komisi yang diberikan kepada perantara.

HEBOH dua kasus di atas adalah contoh di mana korupsi masih tumbuh subur, bahkan kian merajalela ke segala bidang. Dari segi undang-undang, tidak ada yang kurang dalam upaya menggiring pelakunya ke meja hijau. Masalahnya, virus korupsi sudah demikian menggila dan mengganas menggerogoti berbagai bidang.

Persoalannya kembali ke komitmen semula bangsa ini, apakah pemberantasan korupsi hanya sebatas di bibir saja, namun hatinya justru ikut hanyut bermain di situ. Masyarakat akan tetap menagih janji para capres/cawapres membasmi korupsi sebagai kontrak politik bila memenangkan pilpres mendatang. (**)

Tulisan ini diambil dari tajuk KCM, Updated: Rabu, 23 Juni 2004, 05:35 WIB