PENGANUGERAHAN Otonomi Awards 2010 di Empire Palace, Surabaya, tadi malam (4/8) diwarnai kejutan dengan tak adanya para langganan juara yang meraih penghargaan. Penghargaan tertinggi, grand category, diraih Kabupaten Jombang, Kabupaten Bondowoso, dan Kota Probolinggo.

Penghargaan Otonomi Awards kali ke-9 tadi malam dihadiri para kepala daerah se-Jatim. Hadir pula Ketua DPD Irman Gusman, Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso, staf ahli Menkes Bambang Sulistomo, serta Wakil Gubernur Jatim Saifullah Yusuf. Ada pula bos Maspion Alim Markus serta Konjen AS untuk Surabaya Kristen F. Bauer.

Acara yang dipandu MC Lucia Cicilia dan Dibyo Primus tersebut menampilkan sejumlah atraksi seni. Mulai penampilan Sulap Bocor, pantomimer Jemek Supardi, kelompok seni vokal Acapella Mataraman, tari Semanggi Suroboyo, hingga reog Ponorogo.

Berdasar hasil riset dan penilaian oleh Jawa Pos Institute of Pro-Otonomi (JPIP), empat daerah yang hampir setiap tahun meraih penghargaan kali ini tidak memperoleh satu pun kategori. Empat daerah tersebut adalah Surabaya, Sidoarjo, Kabupaten Lumajang, dan Kota Blitar. Sementara itu, beberapa daerah lainnya meraih lebih dari satu penghargaan. Di antaranya, Kabupaten Jombang, Kabupaten Bondowoso, Kota Mojokerto, dan Kota Probolinggo.

Direktur Eksekutif JPIP Rohman Budijanto menyatakan, meski masih ada daerah yang alot dalam membuka informasi APBD-nya, secara keseluruhan daerah di Jatim sudah bersedia membuka diri. Padahal, publik berhak mengetahui anggaran daerah. ''Kalau ada slogan NKRI harga mati, bagi kami otonomi harga pas. Tidak perlu mati di era otonomi. Yang diperlukan adalah kerja keras dan kreativitas,'' ujarnya.

Wakil Gubernur Jatim Saifullah Yusuf menuturkan, pemprov amat terbantu oleh adanya Otonomi Awards yang digagas JPIP. Menurut dia, penganugerahan Otonomi Awards memiliki penilaian yang objektif dan sungguh-sungguh. Karena itu, dia berharap para kepala daerah di Jatim bisa terpacu untuk bekerja keras.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso mengungkapkan, saat Indonesia merasa cemas dengan otonomi daerah (otda), Jawa Pos justru telah memprakarsai sebuah kompetisi otonomi daerah di Jatim. ''Ide brilian yang dilakukan JP harus diekspor ke provinsi lain,'' ujarnya.

Priyo menyadari, selama penerapan otda, banyak gubernur yang melayangkan protes ke pusat. ''Sebab, katanya banyak yang menjadi raja kecil. Tapi, itu tidak terjadi di Jatim. Kecemasan tersebut tidak terjadi,'' ujarnya. (kit/sep/c5/ari)
Sumber: Jawa Pos, 5 Agustus 2010