Para hakim harus berpikir panjang jika bermaksud melakukan perbuatan menyimpang. Risikonya berat. Bukan hanya nama baik, karir pun dipertaruhkan.

Sesaat setelah dilantik secara resmi di Istana Negara sebagai ketua muda pengawasan Mahkamah Agung (MA), Djoko Sarwoko menyatakan, pihaknya akan membidik pengadilan-pengadilan yang rawan perilaku menyimpang, baik oleh oknum hakim nakal maupun pegawai pengadilan.

(Terutama, Red) Pengadilan yang saya anggap rawan. Indikasinya, pengadilan-pengadilan yang paling banyak dilaporkan akan saya datangi nanti, jelasnya di sela-sela syukuran pelantikan di Balairung MA kemarin (13/02). Ditambahkan, pihaknya akan meneruskan semua laporan meski hanya lewat SMS.

Daerah mana yang paling rawan? Kita akan evaluasi mana yang paling banyak. Tapi minggu-minggu depan, saya akan ke Mataram. Artinya, di sana ada beberapa pengadilan yang rawan dan harus didatangi, terangnya.

Mantan ketua PN Surabaya itu menegaskan, pihaknya akan lebih aktif agar harkat dan martabat hakim serta lembaga peradilan yang sempat terpuruk akibat isu mafia peradilan bisa dinaikkan lagi. Tapi, semua itu butuh proses.

Itu tidak kelihatan sekarang hasilnya. Kalau tidak ada lagi hakim yang bermasalah, berarti pengawasan berhasil. Tapi kalau masih ada pelaku-pelaku yang menyimpang, ini juga tidak bisa langsung dikatakan tidak berhasil. Itu perlu waktu, papar Djoko.

Dia mengaku pengawasan MA lebih pada pencegahan. Namun, itu bukan berarti tak punya taji. Diungkapkan, pihaknya sudah merekomendasikan pemberhentian tujuh hakim yang berasal dari pengadilan di Indonesia bagian timur. Para petinggi MA juga telah memberikan persetujuan. Sekarang tinggal menunggu pemeriksaan di majelis kehormatan hakim, tambahnya.

Pengawasan bakal makin diaktifkan ketika renumerasi berlaku. Renumerasi atau perbaikan sistem penggajian adalah bagian dari reformasi birokrasi. MA bersama Departemen Keuangan dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menjadi pioner dalam program tersebut. Tak kurang dana Rp 1,464 triliun digelontorkan APBN 2007 untuk tiga lembaga tersebut. Untuk renumerasi, MA mendapatkan uang Rp 393,066 miliar. (ein)

Sumber: Jawa Pos, 14 Februari 2008