Telan Dana Rp 1,8 Triliun, Kemarin Mulai Ditender

Para anggota DPR bersikukuh membangun gedung baru senilai Rp 1,8 triliun (untuk fisik saja Rp 1,1 triliun). Kritik dari berbagai kalangan tak digubris. Kemarin tender tahap I mulai dibuka.

Sikap para wakil rakyat itu dikritik Mahfud M.D. yang kini menjabat ketua Mahkamah Konstitusi. Menurut dia, pembangunan gedung dewan itu melanggar rasa kepantasan. ''Saya pernah di DPR. Menurut saya, gedung yang sekarang masih sangat baik,'' ujar Mahfud di gedung MK kemarin (31/8).

Dia menilai, kengototan dewan melanjutkan pembangunan gedung baru tersebut sebenarnya hanya dilandasi semangat gagah-gagahan. ''Okelah kalau dibuat gagah-gagahan. Itu tidak melanggar hukum, tapi melanggar rasa kepantasan,'' imbuh Mahfud. Karena itu, dia mengharapkan sebaiknya proyek pembangunan gedung baru itu dipertimbangkan lagi lebih lanjut.

Bahkan, Mahfud menyindir, walaupun gedung DPR dibangun sehingga menjadi lebih mewah dan gagah, itu tetap tidak akan memengaruhi kemampuan anggota dewan. ''Kemampuan mereka tidak akan meningkat. Pasti masih begitu-begitu saja,'' sindirnya kembali.

Jadi, menurut dia, percuma fasilitas gedung dibenahi sedimikian rupa. Sebab, hal itu tidak akan berdampak signifikan kepada produktivitas kerja penghuninya. ''Asal mau kerja keras, produktivitas anggota sebenarnya tak perlu terganggu hanya karena gedung,'' tandasnya.

Lebih lanjut, menteri pertahanan era Presiden Abdurrahman Wahid itu menambahkan, anggaran yang akan digunakan sebaiknya dialihkan untuk keperluan lain yang mendesak. Misalnya, untuk membantu korban bencana alam dan membangun gedung pengadilan di luar Jawa. ''Gedung pengadilan di luar Jawa itu masih sangat jelek. Atau, kalau tidak, untuk membangun rumah prajurit, itu lebih pantas. Mereka lebih memerlukan,'' tegasnya.

Terhitung mulai kemarin (31/8), pendaftaran tender pembangunan awal fisik gedung yang meliputi tiga lantai basement dan satu lantai di atasnya tersebut mulai dibuka. Plafon anggaran yang sudah disepakati dalam APBN Perubahan 2010 adalah Rp 250 miliar. Rencananya, pembangunannya dimulai Oktober 2010.

Pembangunan fisik gedung baru DPR yang diperkirakan memakan waktu tiga tahun itu akan menghabiskan dana sekitar Rp 1,1 triliun. Namun, anggaran itu belum termasuk untuk pengadaan. Ditambah dengan pemasangan jaringan teknologi informasi, furniture, dan keamanan, diperkirakan biaya seluruhnya Rp 1,8 triliun.

Ketua DPR Marzuki Alie hingga kemarin bersikukuh pembangunan gedung baru berlantai 36 dan berbentuk huruf U terbalik itu diteruskan. Pembangunan ruangan kerja tiap anggota dewan seluas 120 meter persegi juga tetap akan diteruskan. ''Itu bukan untuk kami. Sebab, jika waktu dua atau tiga tahun selesai, yang menikmati tentu anggota DPR periode 2014-2019,'' ujar Marzuki.

Saat ini, beber dia, setiap anggota dewan yang berjumlah 560 orang ditunjang satu tenaga ahli dan satu staf pribadi. Menurut dia, ada semangat yang makin kuat untuk menambah tenaga ahli menjadi empat orang per anggota. Jika ditotal, penghuni Gedung Nusantara I akan bertambah 2.240 orang. ''Memang akan tetap pro kontra. Tapi, ini sudah sewajarnya dibangun gedung baru yang lebih representatif,'' katanya.

Terkait kabar fasilitas wah semacam fasilitas rekreasi dan kebugaran berupa spa, sauna, dan pijat, Marzuki membantah. Dia hanya mengakui, nanti memang ada ruang istirahat bagi anggota DPR. ''Tidak ada fasilitas spa dan pijat itu,'' tegas sekretaris Dewan Pembina DPP Partai Demokrat tersebut.

Fasilitas istirahat sejenak itu, menurut dia, digunakan untuk mengantisipasi apabila anggota parlemen bekerja hingga larut malam. ''Semua fasilitas standar, hanya untuk memacu kinerja agar lebih tinggi, tetapi efisien dan efektif,'' imbuhnya. (kuh/dyn/pri/c4/tof)
Sumber: Jawa Pos, 1 September 2010