Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud M. menantang masyarakat untuk melaporkan siapa pun yang diduga melakukan suap terhadap para pegawai, termasuk hakim, di sana. Ia juga menantang masyarakat melaporkan pegawai Mahkamah yang diduga menjadi mafia hukum. "Saya tantang siapa pun di Indonesia ini, termasuk pers, kalau memang ada indikasi seperti itu, jangan lupa bawa buktinya," katanya kemarin.

Mahfud menduga, rumor sengaja dimunculkan oleh mereka yang beperkara, khususnya pihak-pihak yang kalah dalam sengketa pemilihan kepala daerah. "Sengketa pilkada memang rawan isu, karena banyak yang ingin menang," ujarnya.

Selain itu, ada orang-orang yang sengaja menawarkan diri untuk membantu salah satu pihak yang beperkara agar bisa memenangkan perkaranya di Mahkamah, lalu meminta imbalan. Mereka ini orang-orang yang memang ingin melakukan provokasi. Namun ia menjamin orang-orang tersebut adalah orang luar dan bukan anak buahnya, apalagi hakim Mahkamah.

Mahfud berjanji tak akan melindungi jika memang ada anak buahnya yang terbukti menerima suap atau bermain perkara. "Kalau perlu, saya akan mengantar orang itu (melapor)," katanya.

Fungsi pengawasan terhadap Mahkamah Konstitusi selama ini telah dilakukan oleh lembaga penegak hukum, yakni kejaksaan, kepolisian, dan KPK. Di dalam Mahkamah sendiri ada Majelis Kode Etik, yang bila mendapat laporan awal bisa langsung membentuk Majelis Kehormatan sebagai upaya tindak lanjut.

Sejak Mei 2010, Mahkamah Konstitusi sudah mengadili berbagai pemilihan kepala daerah yang digelar tahun ini. Berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum, dari 246 pemilihan kepala daerah, 198 di antaranya dibawa ke Mahkamah. Bahkan 189 perkara sudah diregistrasi. Sisanya, yakni 38 pemilu kepala daerah, tidak berakhir di Mahkamah.

Mahfud mencontohkan, pemilu kepada daerah yang tidak sampai beperkara di Mahkamah di antaranya pemilihan di DI Yogyakarta, Solo, dan Bintan. "Sedangkan di luar Jawa, hampir semuanya beperkara," ujarnya. MAHARDIKA SATRIA HADI
 
Sumber: Koran Tempo, 20 Oktober 2010