Manajemen Kemayoran tidak Kooperatif
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menegaskan pengelola kawasan eks Bandar Udara (Bandara) Kemayoran, Jakarta Pusat, paling tidak kooperatif selama berlangsungnya audit BPK.
Kemayoran itu parah. Di antara empat (instansi di bawah Sekretariat Negara yang diaudit) itu, Kemayoran paling tidak kooperatif, kata Ketua BPK Anwar Nasution kepada wartawan di Kantor Presiden, Jakarta, kemarin.
Tidak kooperatifnya pengelola eks Bandara Kemayoran itu tecermin dalam minimnya penyediaan dokumen dan keengganan untuk memberikan tanggapan terhadap hasil audit. Sehingga BPK memutuskan untuk menghentikan proses audit terhadap Kemayoran dan melaporkan kepada penerima hasil audit.
Kami memutuskan untuk menyetopnya saja dan melaporkan kepada pembaca, penerima hasil audit, bahwa ini belum mendapat tanggapan dari pihak audittee. Pekan ini sudah diserahkan kepada Presiden, DPR, dan Jaksa Agung, ujar Anwar.
Dia sebenarnya sudah mengirimkan hasil audit terhadap empat institusi, yaitu Sekretariat Negara, Gelora Senayan, Kemayoran, dan Sekretariat Presiden.
Saya katakan pada beliau (Hendarman Supandji, Ketua Tim Pemberantas Tindak Pidana Korupsi), minggu ini ada empat yang akan saya kasihkan pada you. Audit soal Setneg. Pertama, mengenai Setneg yang kemarin itu, kemudian audit Gelora Senayan, Kemayoran, dan Setpres, ujar Anwar.
Ketika ditanya apakah ada indikasi penyelewengan dalam audit terhadap Gelora Senayan, Anwar menjawab, Ah, kau wartawan dari mana? Tukang ojek pun tahu. Lihat itu, Senayan berubah fungsi. Tadinya tempat olahraga menjadi kawasan komersial. Hari Minggu orang ingin olahraga, jalan ditutup. (Hnr/S-3)
Sumber: Media Indonesia, 16 November 2005