Persatuan Distributor Dokumen Sekuriti Indonesia dan Asosiasi Percetakan Sekuriti Indonesia hari ini akan mengadukan Menteri Dalam Negeri M. Ma'ruf ke Komisi Pemberantasan Korupsi.

Persatuan Distributor Dokumen Sekuriti Indonesia dan Asosiasi Percetakan Sekuriti Indonesia hari ini akan mengadukan Menteri Dalam Negeri M. Ma'ruf ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Mereka menduga Departemen Dalam Negeri menggelembungkan harga cetakan blangko dokumen kependudukan tahun 2005. Daftar harga yang dibuat terlalu mahal, kata Wakil Ketua Persatuan Distributor Dokumen Andreas Lumanto di Hotel Borobudur, Jakarta, kemarin.

Menurut mantan Kepala Subdirektorat Administrasi Kependudukan T.M. Pardede, harga dasar blangko kartu penduduk sudah diperhitungkan dengan kenaikan harga bahan bakar minyak dan nilai rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, maksimal Rp 700 per lembar. Tapi pemerintah menetapkan harga Rp 1.500 per lembar.

Direktur Jenderal Administrasi Kependudukan Abdul Rasyid Saleh mengatakan, kenaikan biaya pembuatan blangko konsekuensi dari kenaikan harga kertas. Ia enggan berkomentar soal rencana laporan ke KPK. RADEN RACHMADI

Sumber: Koran Tempo, 15 Desember 2005