Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Marzuki Alie menyatakan partainya akan memecat M. Nasir sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, juga sebagai kader partai. "Segera saya akan ketemu Badan Kehormatan," katanya di Makassar kemarin.

Menurut Marzuki, pemecatan terhadap Nasir (dan juga Muhammad Nazaruddin) bukan berarti akan memperbaiki nama partai di mata masyarakat. "Tapi lebih untuk menyatukan persepsi sesama (anggota) partai. Apabila ada yang salah, harus diberi sanksi."

Namun, menurut Sekretaris Fraksi Partai Demokrat DPR Saan Mustofa, sanksi terhadap Nasir itu masih akan berupa teguran atau surat peringatan. Kata dia, sanksi diberikan terkait dengan ketidakhadiran Nasir dalam rapat paripurna kemarin di DPR. Anggota Komisi III Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia memang tidak tampak hadir dalam forum itu, padahal tanda tangan dia tertera dalam daftar presensi dengan nomor anggota 436.

Saan Mustofa mengaku menerima surat izin dari Nasir dengan alasan akan mengunjungi daerah pemilihan (dapil). "Harus ada pertanggungjawabannya kalau dia benar-benar ke dapil," ujar Saan. Dia menegaskan, fraksi berkali-kali mengingatkan anggotanya agar tak melakukan praktek titip mengisi presensi. "Lebih baik kirimkan surat izin daripada menitip absen."

Menurut pengamatan Tempo, Nasir terlihat mangkir dari tugasnya di DPR beberapa hari terakhir. Nama Nasir bersama saudara sepupunya, M. Nazaruddin (mantan Bendahara Umum Partai Demokrat), diketahui terkait dengan sejumlah perusahaan bermasalah yang mengerjakan proyek-proyek pemerintah. Perusahaan-perusahaan itu kini tengah disidik Komisi Pemberantasan Korupsi. FEBRIYAN | RUSMAN PARAQBUEQ | ARDIANSYAH RAZAK BAKRI (Makassar)

Sumber: Koran Tempo, 20 Juli 2011