ICW dan Koalisi LSM Pemantau pelaksanaan seleksi CPNS (KLPC) mengumumkan hasil pemantauan sementara. Setidaknya ada 109 laporan masyarakat soal dugaan kecurangan dan pelanggaran dalam tes CPNS.

“Masih banyak indikasi kecurangan dan pelanggaran seleksi CPNS,” tutur Siti Juliantari Rachman, peneliti ICW bidang Monitoring Pelayanan Publik dalam jumpa pers yang digelar di ICW, Desember 2013 lalu. “Ada 109 laporan yang telah kami saring, yang benar-benar bisa kami tindaklanjuti.”

ICW tergabung dalam Konsorsium LSM Pemantau CPNS (KLPC), koalisi yang ikut serta dalam kepanitiaan Seleksi CPNS Nasional bidang pengawasan. KLPC telah membuka layanan pengaduan sejak awal September 2013. Berikut hasil pemantauan sementara KLPC dari September hingga 10 Desember 2013.

Laporan masyarakat mengalir masuk lewat SMS, lisan, hotline, dan online. KLPC juga membuka posko di 12 wilayah pemantauan. “Tapi pengaduan datang dari mana-mana,” kata Tari. Posko pemantauan dan pengaduan masih akan tetap buka hingga seluruh seleksi CPNS rampung.

Dari 109 kasus tersebut, ungkap Tari, 56% kasus dilaporkan secara langsung dan 44% dilaporkan secara online. “Lebih banyak yang ngadu langsung ketimbang online,” kata Tari.

Tari mengungkapkan, dari 109 kasus, 53% (58 kasus) menyangkut seleksi CPNS jalur honorer atau K2. Sementara 47% (51 kasus) menyangkut jalur umum. Jalur K2 honorer adalah seleksi CPNS untu pegawai honorer yang minimal sudah satu tahun bekerja sejak 2005. Tesnya memakai Lembar Jawaban Komputer (LJK). Sementara untuk jalur umum, tesnya menggunakan Computer Assisted Test (CAT) dan LJK.

Permasalahan yang dilaporkan masyarakat pun beragam. Mulai dari transparansi formasi, jabatan dan proses pelaksanaan, hingga  masalah klasik seperti praktek calo dan pemerasan, di mana calo meminta uang padahal belum tentu bisa meluluskan. Calo juga mematok harga tinggi. “Mulai dari Rp 80 jutaan,” kata Tari. Berikut tabelnya.

                                                                               Tabel 1. Permasalahan seleksi CPNS yang diadukan

Ada juga laporan di mana peserta seleksi CPNS K2 tidak memenuhi syarat namun tetap bisa mengikuti ujian. Belum lagi tempat ujian yang tidak kondusif dan tidak mendukung peserta untuk mengerjakan soal dengan baik. “Duduknya mepet-mepet, panas,” Tari menyampaikan isi laporan. Pengaturan tempat duduk peserta yang terlalu rapat membuka peluang kecurangan lain: mencontek.

Sosialisasi pengumuman pelaksanaan seleksi juga masih dianggap kurang. Di beberapa daerah, masyarakat mengakui tidak tahu kapan pendaftaran, dan menduga pengumumannya memang sengaja ditutup-tutupi.

Nepotisme juga masih menjadi soal. “Yang dekat-dekat sama kepala daerah lebih diakomodir. Padahal sebelumnya dia bukan honorer tapi dia dimasukkan untuk bisa ikut tes,” kata Tari.

“Terkait distribusi CAT dari daerah untuk dikembalikan ke pusat juga bermasalah, karena lembaran CAT dipaketkan, masuk pesawat dan kapal laut, perjalanannya panjang. Lebih rawan di tengah jalan dicurangi atau rusak,” ungkap Tari lagi.

Tahapan CPNS yang diadukan

Tahapan pelaksanaan seleksi CPNS dilaporkan juga beragam. Porsi terbesar 65,1% (71 kasus) terkait proses pendaftaran dan seleksi administrasi, sebesar 24,8% (27 kasus) terkait proses Tes Kompetensi Dasar dan Tes Kompetensi Bidang. “Rawan karena biasanya dalam masa pendaftaran mulai ada calo dan joki,” ungkap Tari. Berikut tabelnya.

Ketika memantau pelaksanaan tes CPNS di Makassar, Tari menemukan bahwa panitia tidak tahu kalau ada sejumlah berita acara dan fornulir yang harus diisi. “Bahkan untuk mengisi LJK, mereka baru melihat caranya ketika tes berlangsung,” kata Tari.

Distribusi soal juga jadi masalah. Saat Tari mengawas di satu lokasi tes, ia menceritakan Badan kepegawaian Daerah (BKD) mendapat kiriman paket berisi LJK dan soal, sementara belum ada koordinasi antara pusat dan daerah terkait penyalurannya.

“Panitia di daerah seringkali kurang dikoordinasi oleh pusat. Banyak panitia daerah kewalahan karena tidak terbiasa melalui proses ini. Yang dirugikan adalah peserta sendiri. Misalnya lupa membagikan absensi padahal itu validitas data. Akibatnya fatal,” tuturnya.

Demikian halnya dengan pengembalian LJK. “Ada yang telat mengumpulkan,” kata Tari. Jalur distribusi LJK adalah pusat-daerah-pusat.

“Jumlahnya harus sama, baik terpakai atau tidak. Beda dengan soal, soal harus dimusnahkan setelah tes berakhir,” kata Tari.

Pemusnahan soal setelah tes berlangsung juga disinyalir bermasalah.  “Apa benar soal itu semuanya dimusnahkan? Tidak ada segel yang aman dan menjamin. Amplopnya sama dengan ketika datang,” jelas Tari. Ada juga daerah yang pemusnahan soalnya terlambat, yaitu keesokan harinya. “Padahal itu tidak boleh,” tukas Tari.

Ada juga lembaga yang mengumumkan lowongan CPNS namun tidak menyebutkan kualifikasinya.

“Calo ini harus disoroti. Di Buton Utara ada laporan, ketika tes namanya sama, tetapi nomor ujiannya beda. Dan sebaliknya. BKD bilang itu kesalahan teknis. Padahal ini fatal. Kalau di-scan lagi, tidak akan terbaca,” kata Tari.

Ketepatan waktu pelaksanaan tes juga menjadi catatan penting. “Harusnya pelaksanaannya serentak. Tapi, ada tes yang terlambat dimulai karena tempat tidak kondusif, ada juga soal-soal yang halamannya hilang,” ujar Tari prihatin.

Sayangnya, sanksi berbagai pelanggaran ini masih terlalu ringan. “Paling hanya teguran,” katanya.

Lembaga yang paling banyak dilaporkan

Sementara itu, 3 lembaga yang paling banyak dilaporkan adalah Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten/ Kota dan Provinsi sebesar 39,4% (43 kasus). Sebesar 11% (12 kasus) menyangkut Pemkab/Pemkot dan sebesar 8,3% (9 kasus) melaporkan Perguruan Tinggi Negeri dan sekolah. Berikut daftar lengkapnya.

                                             Tabel 3. Lembaga yang dilaporkan terkait dugaan pelanggaran seleksi CPNS

Modus-modus pelanggaran

KLPC menerima banyak laporan terkait seleksi jalur honorer. Menurut Tari, ini bukan kebetulan. Sebab, tahun ini adalah tahun terakhir pemerintah membuka seleksi CPNS honorer K2.

Jalur seleksi CPNS honorer menyimpan masalah soal manipulasi Surat Keputusan (SK). “Honorer ‘kan mendapat SK dari daerah. SK-nya dipalsukan supaya tahunnya mundur,” jelas Tari. Cara curang ini dilakukan agar peserta dapat memenuhi syarat tahun maksimal mengikuti CPNS. “Ada juga peserta yang memenuhi persyaratan jalur CPNS honorer, tapi datanya tidak dimasukkan,” tambah Tari.

“Honorer K2 memang rawan. Orang rela melakukan apapun karena ini seleksi K2 yang terakhir kalinya,” ungkap Tari.

“Persaingan jalur honorer lebih tinggi, sementara tenaga honorer sangat banyak di seluruh Indonesia. Kalau mereka pakai jalur umum tahun depan pun tidak bisa, karena batas umur maksimal 35 tahun,” jelas Tari.

Sebelumnya, KLPC pernah meminta data peserta seleksi CPNS honorer K2 ke Badan Kepegawaian Negara (BKN), namun BKN beralasan belum bisa memberikan data nama dan alamat. “Terakhir yang dikasih BKN hanya instansi dan daerah. Kami masih mendesak BKN untuk mengumumkannya,” tutur Tari.

Padahal, kalau masyarakat tahu siapa saja peserta seleksi CPNS di daerahnya, masyarakat bisa ikut mengawasi dan menekan potensi kecurangan. “Karena sudah tahu, siapa sudah lama kerja di instansi mana,” Tari mencontohkan.

Ada juga kasus anggota DPRD minta disogok agar peserta bisa lolos tes. Rekayasa nama-nama peserta yang lolos juga diperkirakan masih terjadi seperti tahun lalu. “Padahal dari pusat sudah ditetapkan nama-nama yang lolos. Walaupun ini akhirnya diusut,” tutur Tari.

Dugaan politisasi pengumuman seleksi CPNS

Pengumuman peserta yang lolos seleksi CPNS pun menuai perdebatan, karena ditunda dari jadwal sebelumnya. Awalnya, pemerintah berjanji mengumumkan hasil seleksi jalur umum dan honorer K2 serentak pada 21 Desember 2013. Namun, pengumuman jalur umum diundur ke tanggal 24 Desember 2013 lalu.

“Bahkan masih ada kementerian/ lembaga yang belum mengumumkan hingga kini, dan tidak jelas kapan mau mengumumkan,” ujar Tari.

“Perubahan-perubahan ini banyak tidak diketahui masyarakat, padahal banyak yang nunggu. Pemerintah sering tidak kasih alasan yang jelas, apalagi masyarakat umum yang tidak tahu mesti nanya ke siapa,” ungkap Tari prihatin.

 “Jalur honorer K2 lebih parah, diundur hingga akhir Januari 2014,” kata Tari. KLPC menduga mundurnya pengumuman berkaitan dengan potensi para pelamar jalur honorer K2 yang empuk jadi sasaran kantung suara pemilu 2014.

“Orang-orang honorer K2 itu biasanya orang-orang dekat pihak BKD dan kepala daerah. Kami mengkhawatirkan penundaan pengumuman berkaitan dengan politisasi jelang pemilu 2014,” tukas Tari.

Sebab, jumlah peserta seleksi CPNS honorer K2 sangat banyak. Jumlah ini membuka kemungkinan mereka dimanfaatkan sebagai lumbung suara Pemilu 2014. Kemungkinan terburuk, kata Tari, pengumuman ditunda untuk mengarahkan terlebih dahulu dukungan para peserta seleksi CPNS honorer K2 ini kepada pihak-pihak yang ingin merebut kekuasaan di daerah.

KLPC mendesak pemerintah pusat dan panitia seleksi nasional CPNS untuk tidak menunda-nunda lagi hasil pengumuman seleksi CPNS. Tari juga mengungkapkan bahwa koordinasi antara Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) dengan Badan Kepegawaian Nasional serta Daerah seharusnya dijalin lebih baik.

Selain itu, penegak hukum harus tegas menindak laporan masyarakat terkait dugaan kecurangan. “Padahal sering beredar di masyarakat, tapi tidak ada tindak lanjutnya,” kata Tari.

KLPC akan menyerahkan hasil temuan sementara ini ke Ombudsman RI, DPR, dan panitia seleksi nasional tim pengawasan. “Kalau ada tindak pidana, akan kami laporkan ke penegak hukum untuk ditindaklanjuti,” jelas Tari.

“Kami juga masih menghimbau masyarakat untuk melaporkan dugaan kecurangan. Terutama, jangan pakai calo,” tegasnya.

Masyarakat masih bisa melaporkan dugaan kecurangan dan pelanggaran seleksi CPNS ke jaringan posko KLPC yang tersebar di 12 wilayah di Indonesia. Masyarakat juga dapat mengadu secara online lewat www.pantaucpns.net, dan dapat melihat lokasi 12 posko KLPC. Masyarakat juga dapat melapor ke kantor perwakilan Ombudsman RI di provinsi masing-masing.

Unduh temuan sementara hasil pemantauan KLPC atas pelaksanaan seleksi CPNS 2013.