Praktik korupsi sulit diberantas karena selalu mampu bertransformasi, mengikuti bentuk-bentuk sistem demokrasi yang sedang berlaku. Diperlukan strategi khusus untuk membangun sistem transformasi pemerintahan guna melumpuhkan jejaring korupsi yang telah menjalar ke berbagai sektor.

"Korupsi selalu inheren dalam penetapan sistem demokrasi," ujar peneliti dan sosiolog organisasi Universitas Indonesia, Meuthia Ganie-Rochman, dalam diskusi mengenai Politik Reformasi Pemerintahan di sekretariat ICW, Jumat (17/12).

Diantara kunci keberhasilan reformasi adalah komitmen politik dari aktor-aktor pengusung reformasi. Meuthia mencontohkan, komitmen dari pemangku kebijakan telah mengubah sistem yang korup di India, Brazil, dan Uganda. "Presiden Uganda dan Brasil sangat kuat, begitu dominan mendorong terjadinya reformasi di sektor-sektor pemerintahan, pajak, dan sektor layanan publik," ujarnya.

Namun, ketika pemerintah tidak cukup kuat, seperti yang terjadi di Indonesia, masyarakat bisa mengambil alih peran. Karena, kata Meuthia, aktor pembawa perubahan itu tak harus selalu  berasal dari kalangan stakeholder. Aktor progresif juga diharapkan muncul dari kalangan masyarakat, terutama dari unsur organisasi kemasyarakatan (civil society organisation/CSO).

Kalangan CSO dapat berperan dalam membentuk dan mengamankan sistem pemerintahan yang baik untuk menjaga keberlangsungan tata kelola pemerintahan yang bersih. Meuthia menyebutkan, sistem politik di Indonesia belum mapan, sehingga mudah berubah bentuk sesuai pemimpin yang memegang kendali. Ketika pemimpin bersih, sistem pemerintahan bisa diandalkan. "Namun, keberlangsungan itu tidak terjaga," ujarnya.

Wakil koordinator ICW Adnan Topan Husodo, mengamini kecenderungan itu. Adnan mencontohkan, Kabupaten Jembrana di Bali sempat menjadi acuan wilayah yang berhasil menerapkan reformasi birokrasi dengan menjamin biaya pendidikan dan kesehatan gratis bagi masyarakat. Namun, setelah periode kedua kepemimpinan, terbongkar bahwa Bupati Jembrana melakukan kongkalikong dengan keluarga dan kerabat dalam penyediaan fasilitas itu. "Karena kekuasaan yang terlalu lama akan memunculkan kecenderungan untuk berbuat korup," ujar Adnan.

Diperlukan sistem yang kuat dan rigid untuk menjamin terlaksananya pemerintahan bersih. "Akar masalahnya sebenarnya sederhana; karena kita tidak pernah selesai bikin sistem. Itu yang harus diperbaiki," pungkas Meuthia. Farodlilah