Wajahnya kerap muncul di media massa, terutama ketika pemilihan umum tengah berlangsung karena kerap mengeluarkan prediksi dan penilaian berkaitan dengan kontestasi elektoral yang dikuatkan dengan hasil survey yang dikeluarkan. Burhanuddin Muhtadi adalah sosok yang dikenal publik sebagai pengamat politik, yang juga Direktur Lembaga Survey Indikator Politik Indonesia.

Sebagai akademisi, Burhan juga aktif mengajar sebagai dosen di sejumlah universitas. Tulisannya juga banyak dimuat sejumlah media nasional yang berkaitan dengan isu politik. Selain itu Burhan juga memiliki komitmen yang sama dalam hal antikorupsi. Menurutnya isu politik tidak lepas dari korupsi, karena akar korupsi juga bermuara pada korupsi politik. Di tengah jadwal yang padat Kurnia Ramadhana dan Tibiko Zabar dari Indonesia Corruption Watch pada 17 Oktober 2017 lalu berkesempatan berbincang dengan Burhan Muhtadi terkait dengan isu korupsi dan hasil survey yang belum lama dirilis Indikator Politik Indonesia.

Apakah Program Nawacita Jokowi dalam kaitan pemberantasan korupsi saat ini masih relevan?

Di saat banyak isu pansus hak angket KPK tahun 2017 ini, kemudian ada juga pendapat-pendapat dari sejumlah pihak yang cenderung ingin melemahan KPK. Meski mayoritas adalah partai pendukung Jokowi yang terlibat dalam pansus hak angket, tapi tingkat kepercayaan publik masih tinggi, menurut survei Indikator Politik masih 76% masyarakat yang percaya Jokowi akan memperkuat KPK. Publik melakukan disasosiasi antar manuver yang dilakukan partai pendukung Jokowi dengan pernyataan Jokowi itu sendiri.

Pernyataan Jokowi tersebut seperti serangan balik untuk memperkuat KPK, walaupun yang menjadi pekerjaan rumah apa konkretnya? Meski dilihat tingkat kepercayaaan publik masih relatif sama dari beberapa tahun sebelumnya.

Pansus hak angket, bagaimana Jokowi seharusnya bersikap di tengah menjelang tahun politik?

Komitmen terhadap pemberantasan korupsi Jokowi dinilai publik memang masih tinggi, tapi jika dilihat angkanya masih cenderung sama dari 3 tahun sebelumnya. Publik masih menunggu fakta atau langkah konkret terkait komitmen antikorupsinya tidak hanya retorika. Nah menariknya dua partai besar pendukung Jokowi menurut survei kami justru turun angkanya.

Bagaimana Jokowi bersikap di tengah tahun politik terhadap partai-partai pendukungnya terkait sikap terhadap KPK?

Dukungan partai itu penting, tapi kalau partai pendukungnya dinilai masyarakat terlalu antagonis terhadap KPK. Secara elektoral justru malah merugikan Jokowi itu sendiri, seperti melorotnya dukungan PDIP dan Golkar, di saat yang sama sikap kedua partai itu keras terhadap KPK.

Bagaimana politik transaksional di tahun politik mendatang?

Perlu diwaspadai adalah sistem barter proyek kepada partai yang memberikan dukungan pada lapisan elit, dan pada lapisan elit dan pemilih. Makanya saya setuju dengan partai menerima bantuan dari pemerintah karena dengan begitu kita bisa awasi.

Pewawancara: Kurnia Ramadhana dan Tibiko Zabar

Penulis: Tibiko Zabar