No

Rekomendasi

Penjelasan

1

Menghentikan Kasus Bibit-Chandra

1. Melalui SP3

2. SKPP, atau

3. Deponering oleh Jaksa Agung.

Koalisi sepakat bahwa prinsip equality before the law bahwa tidak ada yang kebal hukum, Supremasi hukum harus ditegakkan, dan tidak boleh diintervensi. Tapi itu digunakan dalam kondisi ideal. Bukan dalam kasus yang dibangun dari konstruksi yang dipaksakan, direkayasa dan mengandung persekongkolan jahat.

Koalisi menegaskan, SP3, SKPP atau Deponering merupakan sebuah proses hukum yang memiliki landasan peraturan perundangan yang sah.

2

Terkait problem Institusional

a. Memberi sanksi pada pejabat yang bertanggungjawab terhadap proses hukum yang dipaksakan

SBY harus MENCOPOT

1. Jaksa Agung Hendarman Supandji

2. Kapolri Bambang Hendarso Danuri

Kedua pucuk pimpinan institusi ini harus bertanggungjawab atas tragedi hukum ini. Tidak ada alasan untuk mempertahankan meraka.

Selain itu, melalui jajaran dibawahnya, SBY harus memerintahkan pencopotan Kabareskrim Susno Duadji. Penyidikan Bibit- Chandra dilakukan dibawah koordinasi Susno Duadji. Sementara, Susno diselidiki oleh KPK terkait suap pencairan dana Bank Century. Rekomendasi Tim 8 jelas tidak mempercayai pernyataan Susno bahwa dia melakukan kontraintelijen terhadap tindakan KPK. Karena itu, dia harus dicopot. Tidak ada alasan untuk tetap mempertahankan Susno.

Penyidik polisi yang berhubungan aktif dengan Anggodo harus diberi sanksi.

Mantan JAMINTEL Wisnu Subroto dan Mantan JAMPIDUM Ritonga harus diusut soal penerimaan suap berupa mobil dari Anggoro. Menurut pemilik showroom, Anggodo membeli 2 mobil. Satu diantaranya dibayar dengan mobil Wisnu yang dihargai Rp 500 juta dan sisanya Rp 1,1 miliar dibayar Anggodo.

b. reformasi instituisonal dan reposisi personel

Pelru ada reformasi dan reposisi sistematis di Kepolisian dan Kejaksaan.

a. KEPOLISAN : memperkuat pengawasan dan mempertegas sanksi

b. KEJAKSAAN : membenahi mekanisme pemilihan Jaksa Agung, memperkuat pengawasan dan mempertegas sanksi.

3

Memberantas Markus di semua lembaga penegak hukum, dimulai dengan memeriksa kasus Anggodo dan Ary Muladi

Komitmen memberantas markus tidak cukup hanya dengan pidato dan PO BOX 9949 GM.

Pengertian markus harus dipertegas bukan hanya orang diluar sistem, tapi juga termasuk para pejabat berseragam.

Selama ini, sudah begitu banyak saluran menyampaikan pengaduan: Komisi Kepolisian, Komisi Kejaksaan, Komisi Yudisial dan Komisi Ombudmen. Yang jadi masalah bukan tempat mengadu, TAPI TINDAK LANJUT PENGADUAN . Selain itu, harus dilihat bahwa lembaga-lembaga tersebut dimandulkan kewenangannya. Karena itu, apabila benar ingin memperbaiki institusi penegak hukum, maka lembaga eksternal kontrol juga harus dibenahi.

4

Penuntasan kasus Masaro, Kasus Susno – Lucas terkait dana Boedi Sampurna di Bank Century, dan dugaan korupsi SKRT Dephut

Memberi kesempatan pada KPK mengusut kasus tersebut.