Sebuah kritik menggelitik soal pemberantasan korupsi meluncur dari mulut mantan Presiden Megawati Soekarnoputri. Menurut putri Bung Karno yang kini masih menjadi ketua umum DPP PDIP itu, gebrakan pemberantasan korupsi oleh pemerintah sekarang terkesan membingungkan.

Sekarang saya malah bingung sendiri, sebenarnya siapa yang berhak mengurus penegakan hukum, tegas Mega saat membuka Rapat Kerja Daerah (Rakerda) PDIP DKI Jakarta di Hotel Aryaduta, Jakpus, kemarin.

Mega mengaku bingung karena banyaknya lembaga penegak hukum yang menangani korupsi. Yakni, Polri, Kejaksaan Agung, KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), dan Timtas Tipikor (Tim Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi) yang berada langsung di bawah presiden.

Tapi, Mega membantah kritiknya tersebut sebagai bentuk ketidaksetujuan atas langkah Presiden SBY memburu para koruptor. Suara ini bukan anti penekan korupsi. Saya bukan tidak mengerti, tapi justru karena mengerti jadinya membingungkan, ujarnya.

Di bidang hukum, ketua umum PDIP itu juga mengkritik asas hukum praduga tak bersalah. Menurut dia, saat ini asas praduga tidak bersalah sering dilanggar tanpa merasa bersalah. Padahal, asas tersebut merupakan hak asasi manusia yang dilindungi hukum dan konstitusi.

Apa memang benar seseorang bisa ditangkap dan dipenjara hanya karena diindikasikan (melanggar hukum) saja. Kronologisnya saja tidak jelas, tegas Mega.

Di bidang politik, Mega kembali menegaskan bahwa partainya akan menjadi oposisi terhadap pemerintahan SBY-Kalla. Meski terbuka peluang reshuffle, Mega memastikan partainya tidak akan bergabung dalam partai pendukung pemerintah di kabinet. Kita tetap akan menjadi oposisi pemerintah, tandasnya.

Dia menjelaskan, DPP PDIP sudah mendapatkan mandat dari kongres di Bali untuk tetap beroposisi. Kami akan beroposisi. Jadi, kami tentu akan aktif di legislatif saja, tambahnya.

Sebagai ketua umum, dia mengaku bisa saja menggunakan hak prerogatif untuk mengubah haluan partainya menjadi pendukung pemerintah. Tapi, pilihan tersebut tidak akan dilakukan karena sikap oposisi merupakan perintah kongres. Menggunakan hak prerogatif itu memangnya gampang apa. Ini kan mandat kongres, kilahnya.

Pada bagian lain, Ketua Fraksi PDIP DPR Tjahjo Kumolo menambahkan, ada atau tidaknya pergantian menteri di kabinet saat ini tidak penting bagi partainya. Sebab, dalam pandangan PDIP, permasalahan utama saat ini ada pada kepemimpinan dan kebijakan SBY yang tidak memihak rakyat.

Kalau kebijakan pemerintah sudah sesuai dengan aspirasi rakyat, PDIP akan mendukung sepenuhnya. Tapi kan setahun ini, nyatanya, tidak ada yang memihak rakyat, paparnya. (adb)

Sumber: Jawa Pos, 21 November 2005