Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengingatkan kadernya agar bersiap menghadapi risiko penegakan hukum yang dinilainya dijalankan secara tebang pilih. Ia menyatakan prihatin dengan penahanan sejumlah kader PDI-P oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Hal itu disampaikan Megawati dalam pidato pengarahan tertutup selama 1 jam 35 menit pada Rapat Koordinasi Nasional II PDI-P di Batam, Sabtu (29/1). Meskipun demikian, penahanan sejumlah anggota Fraksi PDI-P DPR oleh KPK tidak dibahas secara khusus dalam rakornas tersebut.

”Peristiwa yang menimpa kader PDI-P menjadi keprihatinan bersama. Dengan posisi politik PDI-P sebagai partai oposisi, tak tertutup kemungkinan setiap kader akan menghadapi seperti ini,” kata Ketua DPP PDI-P Bidang Hukum, HAM, dan Perundang- undangan Trimedya Panjaitan menirukan arahan Megawati. ”Ini risiko dari pilihan sebagai partai. Kami diminta tegar menghadapi risiko itu,” katanya.

Seperti diberitakan Kompas (29/1), KPK menahan 19 politisi yang menjadi tersangka kasus dugaan suap pada pemilihan Deputi Gubernur Senior Miranda Goeltom tahun 2004. Politisi yang ditahan berasal dari PDI-P, Partai Golkar, dan PPP.

Menurut Trimedya, Megawati juga mengingatkan kader-kader PDI-P di daerah, terutama gubernur dan bupati/wali kota, agar tetap mengedepankan kehati-hatian dalam melaksanakan tugas sebagai kepala daerah. Mereka tidak boleh melakukan kesalahan karena posisinya sangat rentan berhadapan dengan penegakan hukum.

”Orang per orang di PDI-P dengan model penegakan hukum yang tebang pilih seperti ini bisa menjadi bagian yang diincar,” kata Trimedya.

Dalam pengarahannya, Megawati juga menginstruksikan agar kader PDI-P tetap kritis dan mengawal proses penegakan hukum yang berkeadilan, jangan sampai tebang pilih.

Ketua Badan Bantuan dan Advokasi Hukum DPP PDI-P Arteria Dahlan menilai penahanan tersebut merupakan bentuk politisasi penegakan hukum. Ia menduga penegakan hukum terhadap politisi PDI-P, PPP, dan Golkar tersebut merupakan kompensasi atas pemberian deponeering kepada dua pemimpin KPK, Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah. (WHY)
 
Sumber: Kompas, 30 Januari 2011