Mungkin baru kali ini terjadi di lingkungan Depdagri (Departemen Dalam Negeri), pelantikan pejabat setingkat Dirjen dilakukan malam hari. Saya harap bisa dimaklumi kalau harus malam, karena tanggapan (istilah untuk menggambarkan mendapat tawaran tampil di panggung) saya memang sedang laris sekali, kata Mendagri Mardiyanto yang tadi malam memang melantik empat pejabat eselon satu.

Acara yang berlangsung di gedung Depdagri itu berakhir hingga pukul 22.00.

Keempat pejabat setingkat eselon satu itu adalah Dirjen Pemerintahan Umum Kausar Ali Saleh, Dirjen Otonomi Daerah Sodjuangon Situmorang, Kepala Badan Diklat Depdagri Nuh Marwan, dan Staf Ahli Mendagri Bidang Ekonomi dan Keuangan Tarmizi Karim. Agenda saya padat sekali. Besok (hari ini) ada sertijab panglima, lalu ke DPR. Padahal, kita dikejar waktu untuk segera mengisi DIPA (daftar isian pelaksanaan anggaran) 2008, imbuhnya.

Acara pelantikan tadi malam juga dilanjutkan dengan penyerahan DIPA kepada para Dirjen di lingkup Depdagri. Saya minta penggunaan anggaran benar-benar cermat dan hati-hati karena 2008 ini tahun prihatin, ujar Mardiyanto. Untuk tahun anggaran 2008, Depdagri mendapat jatah Rp 6,2 triliun. Anggaran itu naik 61 persen dari APBN 2007.

Alumnus Akabri 1970 itu juga berjanji tidak akan terlibat dalam pengadaan barang dan jasa di departemen yang dipimpinnya. Itu komitmen. Saya minta menteri tidak usah dilibatkan. Semua sudah saya kuasakan ke Dirjen, katanya.

Meski demikian, Mardiyanto tetap minta laporan resmi. Mesti saya beri kebebasan, saya tetap harus tahu prosesnya. Sebab, sebagai menteri saya ikut mempertanggungjawabkan anggaran itu, katanya.

Dia juga meminta anak buahnya di bagian pemeriksaan dan pengawasan benar-benar cermat meneliti penggunaan dana. Uang itu sebagian dari pajak rakyat. Jadi, jangan sampai laporan hanya begitu-begitu saja, pintanya. Apalagi, tahun ini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akan mengeluarkan evaluasi khusus per departemen.

Mardiyanto juga meminta empat isu penting Depdagri segera ditangani dengan serius. Pertama tentang PP 41/2007, ada penertiban organisasi perangkat daerah dan perampingan dinas. Itu harus diantisipasi dampak yang mungkin timbul, katanya.(rdl/kum)

Sumber: Jawa Pos, 8 Januari 2008