Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi mengatakan, pembelian pesawat kepresidenan justru diusulkan oleh DPR pada pemerintahan lalu. Ide itu didasari perhitungan bahwa pembelian pesawat akan lebih murah dan efisien dibandingkan dengan menyewa pesawat untuk presiden berulang kali selama periode tertentu.

Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi mengemukakan hal itu saat ditemui di kompleks Istana Negara, Jakarta, Rabu (27/1). ”Pertimbangannya, menurut DPR sendiri, mengadakan pesawat kepresidenan sendiri itu jauh lebih murah daripada sewa. Ide ini dari DPR dulu, maka kami coba tagih,” ujar Sudi.

Sebelumnya, sebagian kalangan DPR, termasuk Badan Anggaran, mempertanyakan soal rencana pembelian pesawat kepresidenan. Pemerintah dinilai tidak transparan dalam pengajuan persetujuan pengadaan pesawat itu (Kompas, 27/1).

Atas dasar usulan DPR itu, kata Sudi Silalahi, pemerintah mempertimbangkan dan menilai bahwa pengadaan pesawat kepresidenan dalam jangka waktu tertentu memang akan lebih murah daripada menyewa pesawat dari Garuda Indonesia.

Secara terpisah, mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan, Indonesia satu-satunya negara yang belum memiliki pesawat kepresidenan di antara negara-negara besar lainnya di Asia. Namun, proses pengadaannya harus terbuka. DPR harus mengetahui harga keseluruhannya saat diajukan.

Menurut Kalla, meski rencana pengadaan pesawat diajukan menjelang akhir periode pemerintahannya bersama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, pertengahan Oktober 2009, ia tidak tahu-menahu rencana itu karena ia tidak dilibatkan dalam rapat perencanaannya.(day/har)

Sumber: Kompas, 28 Januari 2010