Rencana BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) mengaudit pelaksanaan anggaran di tiga departemen penerima dana APBN disambut positif. Tiga menteri, yakni Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Pendidikan Nasional, dan Menteri Kesehatan menyatakan kesiapannya untuk diaudit.

Menteri Pendidikan Nasional Bambang Sudibyo di Kantor Wapres menegaskan, departemennya siap diperiksa BPK. Audit di Depdiknas akan difokuskan pada pengadaan buku sekolah. Siap, siap. Semua jajaran di Departemen Pendidikan Nasional siap diperiksa, kata Bambang.

Mendiknas mengatakan, pengadaan buku merupakan proyek desentralisasi. Artinya, dana dari Depdiknas langsung disalurkan ke sekolah-sekolah. Depdiknas hanya melakukan pengawasan melalui Inspektorat Jenderal, BPKP, dan laporan masyarakat.

Departemen Pendidikan Nasional tidak mengadakan buku. Kami hanya membagikan uangnya ke sekolah. Jadi, yang membeli buku adalah sekolah masing-masing, urainya.

Mendiknas menegaskan, sekolah tidak dibenarkan menjual buku ajar karena sekolah hanya boleh menetapkan buku. Tapi, sekolah tidak boleh berjualan buku. Murid atau orang tuanya beli sendiri di toko buku, paparnya.

Kesiapan juga disampaikan Menkes Siti Fadilah Supari karena sebulan lalu Depkes telah diaudit BPK. Saya justru berterima kasih karena diaudit ketika saya masih menjabat. Dengan demikian, siapa pun yang salah dapat dibenarkan. Kalau ada penyimpangan, juga dapat dibereskan, kata Siti.

Siti mengaku tenang-tenang saja karena mayoritas proyek di Depkes ditangani pimpro-pimpro Kuasa Pemegang Anggaran (KPA). Proyek yang nilainya Rp 10-20 miliar itu pertanggungjawabannya di tangan KPA. Proyek yang langsung ditangani menteri hanya yang nilainya di atas Rp 50 miliar. Dan itu hanya satu-dua proyek, terang Siti.

Kesiapan menjalani audit juga diungkapkan Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto. Karena itu kewajiban, kita sih ok-ok saja. Kalau ada sinyalemen politisi berebut tender proyek, itu mudah didengar, tapi sulit dibuktikan. Jadi, biar saja hasil pemeriksaan yang menentukan (ada atau tidak penyimpangan), ujar mantan Sekjen Departemen Pekerjaan Umum ini. (noe)

Sumber: Jawa Pos, 9 Agustus 2006