Aksi protes para guru terhadap kebijakan Bupati Flotim, Felix Fernandez, SH.CN dengan menggelar aksi mogok mengajar terus berlangsung. Aksi para pahlawan tanpa tanda jasa ini tidak dapat disamakan dengan upaya menentang pemerintahan yang sah. Mereka hanya bertanya, di manakah fungsi pemerintah sebagai public service (pelayanan umum), empowerment (pemberdayaan) atau pembangunan?

Kewa (12) melangkah tertatih-tatih keluar dari sekolahnya ketika guru mengumumkan aksi mogok Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) di sekolahnya pada pekan pertama bulan ini. Siswi kelas 6 salah satu SD di Adonara Timur itu tak seperti kawan lain yang berteriak kegirangan ketika mendengar pengumuman itu. Mereka senang bukan kepalang, ketika berlibur di luar jadwal semestinya. Namun tidak demikian bagi Kewa. Kepada Udik yang menemuinya usai pengumuman itu, ia mengaku merasa rugi. Namun demikian, Kewa meyatakan menerima aksi mogok part two itu karena merupakan jalan terakhir para guru menuntut Dana Operasional Pendidikan (DOP) yang tak kunjung direalisasikan pemerintah. Dan kalaupun direalisasikan, itu pun tidak seberapa. Karena itu, tak mengherankan bila biaya operasional siswa lebih banyak dibebankan kepada orang tua/wali siswa.

Saya sih merasa rugi, bila tidak masuk sekolah. Apalagi saat ini saya sudah kelas 6 SD. Itu berarti kami harus mempersiapkan diri betul-betul untuk menghadapi ujian akhir sekolah dan ujian akhir nasional. Bila pemerintah tidak segera merealisasikan semua tuntutan guru, maka bisa dibayangkan. Kami pasti banyak yang tidak gol saat ujian akhir sekolah maupun ujian akhir nasional, tukasnya polos.

Kewa memang benar, siswa selaku konsumen primer dalam dunia pendidikan patutlah diperhatikan. Namun apakah kita mesti menyalahkan para guru? Tidak demikian. Para guru yang tergabung dalam Forum PGRI Wilayah Adonara Timur dan Wulanggitang punya tujuan mulia. Mereka menuntut apa yang sesungguhnya menjadi hak siswa maupun lembaga sekolah. Lantas, siapa yang disalahkan dalam persoalan ini. Entahlah. Yang jelas, Flotim dimasa kepemimpinan Bupati, Felix Fernandez, SH.CN, berbagai kebijakan tidak memihak pada rakyat. Dugaan KKN pun merebak hampir disetiap bidang pembangunan. Di bidang pendidikan misalnya, berbagai persoalan terus melilit. Klimaksnya, di kabupaten ini para guru terus melakukan aksi mogok mengajar setelah tuntutan mereka yang disampaikan dalam aksi unjuk rasa penghujung Juli lalu belum juga dipenuhi pemerintah.

Akibatnya, saat ini puluhan sekolah di Kecamatan Adonara Timur kembali melakukan aksi mogok mengajar part two yang mengorbankan sekurangnya 400-an siswa. Mereka hanya tinggal di rumah dan menunggu proses KBM kembali dibuka.Aksi mogok total itu dilakukan menyusul pengumuman resmi N0. 02/Org/F.PGRI/AT-WG/2004 yang dikeluarkan forum PGRI Adonara Timur dan Wulanggitang. Surat yang ditandatangani Koordinator Forum, Hubertus Tulit Ama berisi pernyataan bahwa terhitung tanggal 2 Agustus 2004, semua sekolah yang berada di bawah Forum PGRI Adonara Timur dan Wulanggitang dinyatakan tutup atau mogok total sampai semua tuntutan direalisasikan. Selain itu dinyatakan pula bahwa segala bentuk realisasi yang dilakukan pihak pemerintah atas tuntutan mereka harus melibatkan semua anggota forum PGRI Adonara Timur dan Wulanggitang.

Pernyataan ini mengacu pada butir satu pernyataan sebelumnya yang dibacakan pada tanggal 28 Juli 2004 di hadapan Ketua DPRD Flotim dan anggota Komisi E, serta berdasarkan pada keputusan rapat Forum PGRI Adonara Timur, tanggal 1 Agustus 2004 di SDI Muda, Desa Muda Kecamatan Klubagolit.

Aksi mogok lanjutan ini nampaknya tidak sekedar gertak sambal. Hingga berita ini ditulis, puluhan sekolah di Adonara Timur pada lengang. Tidak ada kegiatan belajar mengajar yang berlangsung. Bahkan hal ini diakui pula Kepala Cabang Pendidikan Adonara Timur, Martinus Kopong Sabon, SM. Ia mengatakan, aksi mogok kali ini sangat serius karena para guru secara total tidak menyelenggarakan KBM.

Nampaknya, yang dikatakan Kopong Sabon benar adanya. Terbukti, aksi serupa berlangsung juga di Kecamatan Wulanggitang. Kegiatan belajar mengajar pada 26 Sekolah di Kecamatan Wulanggitang tidak berjalan normal. Meski tidak semua sekolah melakukan aksi mogok namun bila tuntutan ini tidak segera dipenuhi pemerintah maka sekolah lainnya akan ramai-ramai melakukan aksi yang sama. Bahkan saat ini meski ada sekolah yang belum melakukan aksi mogok dalam kegiatan belajar mengajar, namun KBM tidak berjalan normal. Ada siswa yang bahkan dipulangkan gurunya pada jam 11.00 Wita.

Ketua PGRI Cabang Wulanggitang, Beatus Gahing Tokan mengatakan tidak sepenuhnya sekolah-sekolah di wilayah itu melakukan aksi mogok karena mempertimbangkan jangan sampai terjadi konflik internal antara para guru dan orangtua siswa.

Hal tersebut demikian Gahing Tokan, sejalan dengan rencana mereka menggalang masyarakat desa. Dan bila perlu mereka tak sungkan-sungkan menggelar pengadilan rakyat.

Meski belum sepenuhnya PGRI Wulanggitang melakukan aski mogok total, namun Gahing Tokan mengaku mendukung aksi yang dilakukan PGRI wilayah Adonara Timur. Kata dia, saat ini kondisi di Wulanggitang, katanya tidak memungkinkan untuk dilakukan mogok total karena mereka selalu menyertakan orang tua murid.Kendati mengakui istilah mogok total sedikit kontras dengan moralitas seorang guru. Tetapi istilah itu terpaksa dipakai guna mendesak pemerintah di tingkat atas agar mempercepat realisasi berbagai tuntutan para guru bagi perkembangan dunia pendidikan di Flotim.

Sementara itu Kasek SDI Nobo, Gelang Temu mengaku KBM di sekolahnya mogok total sejak Senin (2/8) hingga Rabu (4/8)lalu. Dan pada saat bersamaan para guru mengadakan evaluasi pendidikan tingkat kecamatan.
Begitupun pada Kamis (5/8), para siswa yang datang di sekolah disuruh pulang mengambil uang guna membayar SPP sebesar Rp 12.500/siswa/semester. Jumat (6/8) para siswa masuk sekolah sementara para guru bersama orang tua mengadakan rapat persiapan pembinaan rohani menjelang sambut baru. Ia berjanji, akan kembali mengumumkan agar para siswa masuk sekolah kembali untuk memulai KBM.

Toh begitu, KBM tidak berlangsung permanen. Alasannya, bila uang SPP sudah habis terpakai, para guru mogok lagi karena tidak ada dana pendidikan. Mengenai dana DOP senilai Rp 450.000, Gelang Temu mengatakan pihaknya tidak menolak dana tersebut. Namun harus disertai penjelasan dari Dinas Pendidikan Flotim. Apalagi dana DOP yang direalisasikan hanya tahun 2004. Sementara yang diminta guru adalah dana DOP tahun 2003 dan 2004.

Laporan mengenai adanya aksi mogok belajar di Kecamatan Wulanggitang tidak diakui oleh Kepala Kantor Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Wulanggitang, Martinus Wada. Kata dia, hingga kini dirinya tidak mendapat laporan adanya sekolah yang meliburkan peserta didiknya.

Dia juga mengaku telah menyampaikan kepada semua SD di Kecamatan Wulanggitang supaya mencairkan DOP di Dinas Pendidikan Flotim, sesuai surat edaran yang dikeluarkan Dinas Pendidikan yakni mulai tanggal 2-7 agustus.

Sebagai kepala cabang dinas, tiap kegiatan rutin yang sudah terjadwal, dirinya selalu bertemu dengan semua kepala SD se-Kecamatan Wulanggitang. Dan terakhir kalinya mereka baru melakukan pertemuan pada Rabu (5/8) lalu guna melakukan evaluasi kegiatan pendidikan semester II tahun 2003/2004. Dalam pertemuan itu pihaknya tidak pernah menyinggung aksi dan tuntutan para guru.

Upaya Dialog
Ramainya aksi mogok para guru yang tak berkesudahan, membuat Diknas Flotim kelabakan. Mau tidak mau, tuntutan para guru harus dipenuhi. Disepakati, tiap sekolah akan mendapat DOP sebesar Rp 450.000. Dana ini nantinya akan disalurkan langsung kepada sekolah-sekolah. Bupati Feliks sendiri malah mengancam. Kepada sang kadis Jukin Tukan, Feliks meminta agar diambil tindakan tegas bagi yang melakukan mogok kerja. Bagi Feliks, mogok adalah upaya melawan pemerintah yang sah. Tak jelas benar, mana yang menurut pak bupati melawan pemerintah. Yang menuntut hak disebut melawan pemerintah ataukah perilaku pemerintah yang tidak melaksanakan kewajibannya memajukan dunia pendidikan yang patut disorot. Ajakan dialog pun dilontarkan sang bupati. Katanya, para guru agar bisa memahami kondisi pemda.