Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyesalkan tindakan segelintir oknum pejabat yang masih saja melakukan penyimpangan anggaran publik sehingga tidak bisa memberikan dampak maksimal dalam menumbuhkan perekonomian masyarakat. Karena itu, Presiden meminta ada ketegasan hukum dengan alasan hal itu tergolong tindakan korupsi anggaran.

Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan hal itu dalam acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2011 di Jakarta, Kamis (28/4). Musrenbangnas 2011 ini digelar dalam rangka penyusunan rencana kerja pemerintah tahun 2012 dengan tema ”Percepatan dan Perluasan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkeadilan bagi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat”.

”Saya masih saja mendapat laporan soal tindakan penyimpangan anggaran oleh tangan-tangan gelap. Bagi kita yang sedang berkomitmen menuntaskan korupsi, ini termasuk kejahatan serius dan harus segera diberantas. Karena itu, saya instruksikan segenap pejabat agar meningkatkan dan mengefektifkan tata kelola anggaran,” kata Presiden.

Ditambahkan, instruksi itu jangan hanya dimaknai soal tindakan korupsi saja, tetapi juga mencakup tidak melakukan pemborosan anggaran. Presiden sungguh berharap agar berbagai korupsi dan pemborosan anggaran publik itu berakhir karena ini merupakan salah satu modal penting untuk maju.

Keprihatinan presiden
Presiden juga mengutarakan keprihatinannya karena masih harus sering menandatangani surat permohonan untuk memeriksa kepala daerah yang diduga terlibat kasus penyelewengan anggaran. Dia ingin mengurangi tanda tangan persetujuan pemeriksaan bagi jajaran pemerintah yang harus berhadapan dengan hukum karena kasus pernyimpangan anggaran.

”Alangkah bahagia saya kalau tahun demi tahun jumlahnya terus menyusut dan syukur kalau tidak ada lagi,” kata Presiden.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Armida Alisjahbana menambahkan, anggaran publik harus diarahkan untuk meningkatkan pembangunan ekonomi di daerah. Hal itu bisa terwujud asalkan ada perencanaan yang baik.

”Saat ini, ada daerah yang sudah merencanakan pembangunan dengan baik, antara lain Sumatera Selatan, Jambi, dan Jabar,” katanya. (ONI/WHY)
Sumber: Kompas, 29 April 2011