Paguyuban Pemilih Indonesia mendesak Dewan Perwakilan Rakyat membatalkan anggaran perjalanan dinas luar negeri mereka yang besarannya mencapai Rp 70,9 miliar. Pengalokasian anggaran sebesar itu dinilai tidak signifikan di tengah kondisi bangsa yang sedang banyak diterpa bencana.

Aneh karena pada saat musibah menumpuk dan bertubi-tubi menimpa bangsa ini, elite politiknya malah sibuk bagi-bagi rezeki, ucap Ray Rangkuti, Direktur Lingkar Madani untuk Indonesia, dalam konferensi pers di Gedung MPR/DPR, Senin (7/8).

Paguyuban Pemilih Indonesia merupakan gabungan sejumlah tokoh. Mereka yang turut menandatangani pernyataan antara lain Indra J Piliang (CSIS), Franki Sahilatua (seniman), serta Radhar Panca Dahana (budayawan).

Studi banding itu penting, tak ada yang menolak. Tetapi, apakah itu sesuatu yang sangat dibutuhkan bangsa saat ini, jelas jawabannya adalah tidak, demikian pernyataan tertulis Paguyuban Pemilih Indonesia.

Hilman Afriandy dari Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Jakarta berniat akan membuat catatan rekam jejak seluruh anggota DPR yang melakukan perjalanan dinas ke luar negeri tanpa tujuan jelas. Catatan tersebut akan disebarkan ke publik menjelang pemilu yang akan datang agar mendapat penilaian masyarakat.

Berkaitan dengan kritik masyarakat terhadap kunjungan DPR ke luar negeri, Lukman Hakim Saifuddin dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan dan Benny K Harman dari Fraksi Partai Demokrat mendengar keberatan publik dan membatalkan kepergian mereka ke Brasil.

Dalam konferensi pers, kemarin, Ketua Komisi I Theo L Sambuaga, didampingi dua wakilnya, yaitu Amris Hassan dan Yusron Ihza Mahendra, tetap menyatakan akan memberangkatkan rombongan Komisi I ke India pada 11-15 Agustus 2006. (SUT)

Sumber: Kompas, 8 Agustus 2006