Panitia Khusus (Pansus) Pembahas Rancangan Undang-Undang Pemerintahan Aceh telah mengembalikan amplop berisi uang pemberian Departemen Dalam Negeri sebesar Rp 245 juta. Hal itu sesuai dengan keputusan rapat pemimpin Pansus RUU Aceh pada 8 Mei lalu.

Telah dikembalikan pada 11 Mei lalu. Namun, itu selain uang Rp 5 juta yang diserahkan Benny K. Harman kepada Badan Kehormatan DPR, kata Ketua Pansus RUU Aceh Ferry Mursyidan Baldan kepada wartawan sebelum memulai pembahasan daftar inventarisasi masalah RUU Aceh kemarin.

Secara terpisah, Menteri Dalam Negeri Muhammad Ma'ruf membenarkan penjelasan Ferry. Selanjutnya, dia akan melaporkan pengembalian uang itu ke Departemen Keuangan karena dana itu sudah dimasukkan ke daftar isian pelaksanaan anggaran. Ia menilai hal itu sebagai masalah internal DPR, tapi ia menyatakan siap untuk tetap mengikuti aturan yang berlaku.

Ma'ruf menyatakan dana itu sebelumnya dianggarkan berdasarkan kesepakatan dengan pemimpin Pansus RUU Aceh. Itu adalah belanja barang honor sebesar Rp 350 ribu per orang untuk sekali pembahasan, katanya.

Badan Kehormatan DPR, menurut Ferry, cukup memanggil dan memeriksa dirinya sebagai ketua. Sebab, sebagian besar anggota Pansus RUU Aceh belum menerima amplop karena pembagian langsung dihentikan ketika anggota Pansus dari Fraksi PDI Perjuangan, Permadi, mempersoalkannya pada 17 April lalu.

Ia mengaku tersinggung dengan sikap pemimpin DPR dan Badan Kehormatan yang tidak meminta penjelasan terlebih dulu, tapi langsung menjadikan amplop dari Benny sebagai barang bukti. Padahal uang dari Departemen Dalam Negeri itu, menurut dia, halal dan bukan untuk mempengaruhi Pansus RUU Aceh. Tidak ada kearifan dari pemimpin DPR dan lebih merupakan bentuk syahwat Badan Kehormatan yang luar biasa saja, ujar Ferry masygul.

Ketua Badan Kehormatan DPR Slamet Effendy Yusuf mengaku hingga kemarin belum menerima surat pengaduan dari pemimpin DPR sehingga belum dapat memproses masalah tersebut. WAHYUDIN FAHMI

Sumber: Koran tempo, 18 Mei 2006