Para Politikus Diduga Mendapat Jatah Saham Perdana KS
Ketua Departemen Keuangan Partai Demokrat, Ikhsan Modjo, menuding para politikus diduga ikut terlibat dalam bagi-bagi saham perdana PT Krakatau Steel. "Satu orang mendapat jatah, lalu mendistribusikannya kepada yang lain," kata Modjo kepada Tempo semalam.
Modjo mengungkapkan, mereka yang terlibat itu bukan cuma dari partai-partai besar. Namun dia juga menegaskan Partai Demokrat tak terlibat dalam praktek ini.
Ikhsan memperkirakan lebih dari 30 persen saham perdana BUMN tersebut, alias senilai sekitar Rp 1 triliun, habis dibagi-bagi untuk politikus. Dia mengimbau agar Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) membuka seluruh data pemilik saham perdana Krakatau Steel.
Direktur Eksekutif Econit, Hendri Saparini, pernah mengungkapkan hal senada. Menurut dia, sejumlah saham dalam penjualan perdana Krakatau Steel sudah di-booking oleh politikus. Namun yang membeli saham memang bukan partai politik, melainkan individu-individu yang terkait erat dengan partai politik. "Benarkah ini ada permainan? Harus diinvestigasi," kata Hendri.
Mengenai tuntutan agar Bapepam-LK membuka seluruh data pemilik saham, Ketua Bapepam Fuad Rahmany menegaskan lembaganya tidak bisa membuka data kepemilikan saham, kecuali dalam perkara pidana. “Lembaga yang berwenang membuka kepemilikan rekening efek adalah Kepolisian, Kejaksaan, hakim, dan Direktorat Jenderal Pajak,” kata dia beberapa waktu yang lalu.
Sementara itu, Komisi Keuangan DPR memutuskan belum akan membentuk panitia kerja untuk kasus penjualan saham yang dianggap terlalu murah (Rp 850 per lembar) itu. Parlemen terlebih dulu ingin menunggu hasil audit BPK.
Meski demikian, Wakil Ketua Komisi Keuangan Achsanul Qosasi memastikan keputusan penundaan tidak membatalkan rencana pemanggilan pihak-pihak yang terkait dengan penjualan perdana itu, Senin nanti. Mereka yang akan dipanggil adalah Menteri BUMN, Menteri Koordinator Perekonomian, direksi Krakatau Steel, dan para underwriter.
Direktur Utama PT Krakatau Steel Fazwar Bujang menyatakan siap memenuhi panggilan DPR. "Apa yang mereka minta, kami siapkan saja. Tidak ada masalah," kata Fazwar kemarin.Famega Syavira | AGUSSUP | ASWIDITIYO NEDWIKA | wuragil
Sumber: Koran Tempo, 25 November 2010