DPC PDIP Kabupaten Blitar langsung bereaksi atas nasib yang diterima Muhadi. Para pengurus menyatakan akan memberikan perlindungan atau bantuan kepada Muhadi. Sebab, Muhadi merupakan salah satu kader dari partai berlambang banteng gemuk moncong putih tersebut.

Hal itu diungkapkan oleh Ketua DPC PDIP Kabupaten Blitar Gatot Darwoto. Menurut dia, berdasarkan AD/ART setiap kader yang terkena persoalan hukum, pihaknya berkewajiban untuk memberikan perlindungan. Kami siap memberi perlindungan kepada dia, katanya saat ditemui Ratu di gedung DPRD kemarin.

Apa bentuk perlindungan yang akan diberikan? Gatot belum bisa menjawab secara pasti. Saya belum bisa menjawab, karena pengurus belum mengadakan rapat. Tapi yang jelas kemungkinan besar bentuk perlindungannya berupa advokasi atau mendatangkan pengacara, jelasnya.

Dia menyatakan, untuk membentuk sebuah tim pengacara, DPC PDIP tidak hanya bekerja sendirian, melainkan meminta bantuan dari DPD PDIP Jatim. Bahkan tidak menutup kemungkinan DPD akan memback-up semua persoalan tersebut. Bisa jadi, DPD memback-up persoalan ini, ungkapnya.

Gatot melanjutkan, saat ini pihaknya sedang berusaha melakukan koordinasi dengan beberapa pengurus DPD, agar tim tersebut segera dibentuk. Dengan semakin cepat terbentuknya tim, kasus itu semakin cepat pula terselesaikan. Biar tidak membikin keresahan seperti ini, katanya.

Meski berupaya membentuk tim advokasi, pihaknya tetap menghormati langkah-langkah kejati maupun kejari. Kita harus menghormati penegakkan hukum, jelasnya.

Dia menambahkan, langkah tersebut tidak hanya dilakukan pada Imam Muhadi saja, tetapi untuk semua kader PDIP. Itu sudah kewajiban kami untuk memberikan perlindungan, karena kader merupakan aset dari partai, katanya.

Seperti diberitakan sebelumnya, kasus dugaan korupsi sebesar Rp 68 miliar dengan empat tersangka pejabat Pemkab Blitar, ternyata menyeret Bupati Blitar Imam Muhadi. Muhadi diperiksa di Kejati Surabaya. Usai pemeriksaan tersebut Muhadi langsung dijadikan tersangka dan dijebloskan ke Medaeng. (and)

Sumber: Radar Tulungagung, 29 Desember 2004