Tak cukup dipagari dengan instruksi presiden.

PDI Perjuangan setuju ada aturan tegas mengenai bisnis pejabat negara dan keluarganya, terutama yang terkait dengan anggaran pendapatan dan belanja negara. "Pejabat berbisnis boleh, tapi harus fair," kata Ketua Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo kemarin.

Tjahjo mengingatkan, usaha milik pejabat negara tidak perlu dimatikan karena itu merupakan hak asasi. "Orang tuanya, anak, saudara, maupun istrinya juga punya hak," kata dia. Tjahjo memastikan, jika pasangan yang diusung PDI Perjuangan, yakni Megawati Soekarnoputri-Prabowo Subianto, menang dalam pemilihan presiden, keduanya akan konsisten melakukan pemberantasan praktek korupsi-kolusi-nepotisme.

Kritik mengenai bisnis pejabat negara dan keluarganya dilontarkan oleh Boediono di Bandung, 18 Mei lalu. Calon wakil presiden yang mendampingi calon presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu mengatakan, "Negara ini butuh pemimpin yang tidak mencampuradukkan kepentingan republik dengan kepentingan bisnis keluarga."

Semalam, dalam acara temu blogger di Jakarta, Boediono kembali mengungkit soal ini. Dia mengingatkan bahwa persinggungan antara pejabat dan bisnisnya adalah hal yang rawan dan harus dikawal. Untuk itu, kata Boediono, perlu disusun aturan hitam-putih yang jelas dan tegas. Tetapi, “Idealnya, ketika seseorang memangku sebuah jabatan publik, segala urusan dengan bisnisnya harus diputus.â€