Kabar gembira datang dari Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra) Alwi Syihab saat melakukan pemantauan penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Bondowoso, kemarin pagi. Terkait pelaksanaan rekrutmen CPNS yang akan dilaksanakan secara serentak diseluruh Indonesia pada 24 November mendatang itu, Alwi menjamin bebas dari segala bentuk KKN. Pihaknya akan mengusulkan adanya pemecatan jika ada oknum birokrat yang terbukti melakukan KKN dalam perekrutan PNS. Juga, pihaknya akan mencoret nama pelamar yang terbukti melakukan KKN.

Tentunya sebagai Menko Kesra saya akan memberi sanksi tegas. Dan, saya akan mengusulkan untuk melakukan pemecatan terhadap oknum birokrat yang terbukti terlibat KKN dalam perekrutan PNS itu. Sebaliknya, saya akan mengusulkan untuk mencoret nama pelamar CPNS yang masuk menjadi CPNS tetapi terlibat KKN, tegasnya kepada wartawan usai pertemuan dengan Bupati Dr Mashoed MSi di Pendopo Bupati.

Tindakan tegas Menko Kesra itu tidak luput dari janji pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang akan memberantas KKN. Dan, pemerintahan SBY ingin menunjukan bukti kepada masyarakat bahwa pemerintahan sekarang menuju kearah positif. Kalau KKN dibiarkan, maka pemerintahan sekarang akan kehilangan kredibilitas dimata masyarakat. Dan, keinginan pemerintah untuk menuju kearah yang positif akan diragukan oleh masyarakat, ungkapnya.

Oleh sebab itu, sambung Alwi, kedatangan dirinya ke Bondowoso, juga kedaerah-daerah lain adalah dalam rangka mensosialisakikan perekrutan CPNS kali ini bebas dari KKN. Selain ke Bondowoso, Alwi juga menjadi penceramah dalam Halal Bi Halal. Di hadapan Keluarga Besar DPW PKB Jatim yang dipusatkan di Ponpes Roudlatul Ulum, Sumberwringin, Jember.

Saya ini keliling ke masyarakat, dari Sulawesi hingga ke Bondowoso sekaran ini. Bahwa, perekrutan CPNS kali ini memang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Bebas dari KKN. Dan, supaya tidak ada calo-calo (makelar) yang berkeliaran menawarkan kepada masyarakat bahwa ia bisa menjamin seseorang untuk lolos menjadi PNS, tegasnya.

Selain itu, kedatangan menteri yang mantan Ketua Umum PKB itu, untuk meyakinkan bupati bersama jajaran birokrat serta tokoh-tokoh masyarakat, bahwa perekrutan CPNS (secara fair) adalah sangat penting untuk menaikan rangking indeks pembangunan manusia (SDM) bangsa ini.

Ingat, rangking indeks pembangunan manusia di Indonesia sangat terpuruk. Dari, 177 negara, bangsa Indonesia menduduki nomer 111. Dibandingkan, Singapura nomer 25, Brunai nomer 33 dan Malaysia nomer 59, ungkapnya.

Dan, dari rangking indeks tersebut bisa dilihat bahwa mutu SDM bangsa ini sangat terpuruk. Juga, hal itu tergantung dari kualitas para tenaga pendidik yang ada di Indonesia. Jika dalam perekrutan tenaga pendidik, kita hanya mendapatkan tenaga yang tidak kualified, maka bisa ditebak hasil didikan kepada murid-muridnya pun tidak akan kualified pula, katanya.

Selain itu, pihaknya juga sedang melakukan penegakan asas keadilan terkait perekrutan PNS. Kita juga melakukan penegakan asas keadilan. Hanya calon yang punya kemampuan saja yang bisa lolos menjadi PNS, ungkapnya.

Juga, system perekrutan PNS kali ini tidak memungkinkan untuk melakukan praktek KKN.Karena hasil ujian diperiksa lewat komputer dan dilakukan secara transparan. Siapapun bisa melihat hasil ujian, katanya.

Sementara itu, Bupati Dr Mashoed menyatakan pihaknya menjamin bahwa perekrutan CPNS di Bondowoso bebas dari KKN. Dan, kita siap melakukan test CPNS pada 24 November mendatang, katanya.

Plt Ketua Umum PKB, Prof DR Mahfudz MD dalam sambutannya di Halal Bi Halal Keluarga PKB Jatim di Ponpes Roudlatul menegaskan kemabli komitmen PKB untuk ikut dalam pemberatntasan KKN. Untuk, PKB sendiri berdasarkan kelahirannya bertujuan untuk menegakkan kebenaran. Jadi, dalam penegakan hukum itu tidak pandang teman. Jangan hanya karena orang lain, kemudian dicari-cari kesalahannya dan jika teman sendiri berbuat salah dilindungi, tegasnya.

Ditegaskan, kata Mahfud, kehancuran sebuah bangsa diakibatkan karena penegakan hukum yang pilah pilih. Untuk itu, PKB sendiri mendorong para kadernya untuk mempelopori dalam penegakan hukum itu. Bahkan, jika kader PKB yang kini duduk di kabinet SBY, seperti Alwi Shihab (Menkokesra), dan Saifullah Yusuf (Menteri Pemberdayaan Daerah Tertinggal) tidak mendapatkan respon dalam penegakan hukum itu, bisa saja DPP PKB bertindak tegas. Ya, mungkin menarik saja kadernya, kalau memag tidak didukung oleh kabinetnya, tegasnya.

Ditegaskan, jika memang ada orang PKB yang tidak benar, maka PKB harus melaporkan hal itu kepada penegak hukum. Sebab, sejak awal PKB akan memberikan dukungan kepada penegakan hukum itu sendiri sebagai bentuk representasi dari suara kebenaran. Jangan orang lain diungkit-ungkit, tapi teman sendiri malah dilindungi, tegasnya. (eko/kun)

Sumber: Radar Jember 22 November 2004