Para pejabat negara perlu terus mawas diri. Berbagai kritik atas kinerja pemerintah yang belum maksimal selama ini hendaknya dijadikan bahan untuk memperbaiki diri demi meningkatkan kinerja yang memihak masyarakat.

Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) A Muhaimin Iskandar menyampaikan hal itu di Jakarta, Senin (18/4). Bangsa Indonesia saat ini mengalami proses transisi demokrasi, semua proses politik berjalan secara terbuka dan kontrol masyarakat kian kuat.

”Kita semua perlu mawas diri untuk perbaikan. Ini bagian dari pembelajaran demokrasi. Kalau tidak begitu, momentum konsolidasi demokrasi ini akan mandek,” katanya.

Menurut Muhaimin, pengawasan terhadap para pejabat perlu ditingkatkan. Pemerintah pusat dan daerah diawasi oleh DPR dan DPRD. Anggota DPR dan DPRD diawasi para pengurus partai. Semuanya kemudian diawasi oleh masyarakat.

PKB berusaha meningkatkan kapasitas pejabat dari partainya lewat Forum Kerja Sama Program Legislatif dan Eksekutif dari PKB se-Indonesia di Ancol, Jakarta Utara, 17-19 April. Mereka menambah wawasan dengan berdiskusi dan memantapkan orientasi untuk kepentingan rakyat. ”Kami ingin meningkatkan diri dan tak ingin disebut sebagai parlemen gagal atau pemerintah yang lamban,” ujarnya.

Sekretaris Jenderal DPP PKB Imam Nahrawi mengungkapkan, ada sekitar 900 anggota DPR dan DPRD serta 56 kepala daerah dari PKB. Mereka ingin mempertegas agar semua kebijakan APBN, APBD, undang-undang, dan peraturan daerah secara nyata berpihak kepada kepentingan rakyat. Itu sekaligus menjawab sorotan publik yang menganggap pejabat hanya memikirkan diri sendiri dan kelompoknya.

”Kami ingin mengawal keberpihakan pejabat kepada masyarakat. Para pejabat juga sebaiknya turun ke lapangan, menjumpai dan menyapa rakyat,” tuturnya. (IAM)
Sumber: Kompas, 20 April 2011