Ombudsman Republik Indonesia menilai pelayanan publik di Badan Pertanahan Nasional (BPN) paling buruk. Buruknya pelayanan di instansi tersebut karena belum dilaksanakannya standar pelayanan dan masih banyaknya pungutan liar.

”Sangat buruk, instansi ini merupakan terlapor nomor empat di Ombudsman yang masuk dalam pelayanan terburuk,” ujar anggota Ombudsman Hendra Nurtjahjo di Jakarta kemarin.

Buruknya pelayanan publik yang diberikan, jelasnya, karena banyaknya permainan dan standar pelayanan publik yang belum diterapkan. (sucipto)
Sumber: Koran Sindo, 4 Juli 2011