Pemerintah mengupayakan perbaikan.

Dengan mencangklong tas kecil, Sumarni bergegas meninggalkan kantor Kecamatan Wonogiri. Dia mengomel tak ada hentinya. Bagaimana tidak jengkel kalau sudah capai menunggu, hasilnya salah semua? kata dia sembari menyodorkan kartu keluarga (KK) yang baru dia terima dari petugas unit pelayanan kecamatan kemarin.

Menurut warga Bulusulur, Wonogiri, ini, hampir seluruh data di KK yang baru diambilnya itu salah besar. Padahal, kata Sumarni, sebelumnya data dimasukkan ke komputer, ia sudah mengisi formulir secara benar. Apa ini tidak membuat jengkel? Mbok ya yang profesional gitu. Wong tinggal mindah saja, kok, kata dia bersungut-sungut.

Sumarni bukan satu-satunya warga yang jengkel dengan kinerja pelayanan publik. Begitu banyak warga yang masih ngedumel soal pelayanan publik ini. Keluhan semacam itu memang banyak kami terima, mungkin karena petugasnya belum terlalu terampil mengoperasikan alat-alat baru, kata Ketua Komisi Pemerintahan DPRD Wonogiri Zaenuddin kemarin.

Camat Pracimantoro, Teguh Setyono, mengakui masalah serupa. Kata dia, ada beberapa alasan kenapa pelayanan tersendat, seperti peralatan yang tak memadai.

Menurut Zaenuddin, sejatinya bukan hanya soal keakuratan data yang dikeluhkan. Banyak warga mengeluh soal biaya dan lamanya proses pembuatan kartu tanda penduduk (KTP) dan KK. Sesuai dengan peraturan daerah, biaya pembuatan KTP adalah Rp 7.000 dan KK Rp 4.000. Namun, kenyataannya, kata Zaenuddin, ada yang dipungut hingga Rp 12 ribu untuk satu KTP. Ini kan menyalahi peraturan daerah. Belum lagi pembuatannya memakan waktu tidak sehari seperti yang dijanjikan, katanya.

Soal KTP dan KK hanya salah satu contoh. Pelayanan publik di sektor lain banyak mendapat keluhan. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pun mengakui masalah pelayanan publik ini. Saya sering mendengar sulitnya berurusan dengan aparatur pemerintah, katanya dalam acara rapat kerja pemantapan penyelenggaraan pemerintahan tahun 2006 untuk kawasan timur Indonesia di Hotel Ritzy, Manado, dua pekan silam.

Pemerintah sebenarnya telah berusaha memperbaiki sistem pelayanan publik ini. Sejak Desember lalu, Pemerintah Kabupaten Wonogiri telah memberlakukan program KK dan KTP nasional. Selain itu, untuk memperpendek proses, pelayanannya didesentralisasi ke masing-masing kecamatan dari sebelumnya di tingkat kabupaten.

Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara pun segera menerbitkan buku dan video cakram padat (VCD) tentang panduan pelayanan publik. Buku dan VCD itu disusun dari rangkuman keberhasilan sejumlah daerah yang dianggap berhasil memberikan pelayanan publik yang prima. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Taufiq Effendi berharap keberhasilan sejumlah daerah itu dapat menular ke daerah lain di Indonesia.

Dia menyebut beberapa daerah yang bagus pelayanan publiknya, seperti Sragen, Jawa Tengah, yang mampu memberikan pelayanan pembuatan KTP hanya dalam waktu setengah jam. Juga Kabupaten Jembrana, Bali, yang bisa membebaskan biaya pengobatan warganya meski anggaran pendapatan dan belanja daerah itu kecil.

Selain itu, Pada April 2006, di seluruh Indonesia sudah mulai tertata pelayanan satu pintu, Taufiq bejanji. IMRON ROSYID | REZA MAULANA | AHMAD ALHEID

Sumber: Koran Tempo, 2 Februari 2006