Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Bidang Pencegahan Haryono Umar melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke Kantor Wali Kota Jakarta Timur dan Kantor Pelayanan Kir Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Semula dia mengira kantor pelayanan kir tersebut berada dalam jalur struktural wali kota.

”Ketika kami tiba di kantor pelayanan kir, ternyata sebagian besar kantor itu dipenuhi calo. Mereka menawarkan jasa dengan biaya besar. Bahkan, ada beberapa yang berseragam pegawai negeri sipil,” kata Haryono kepada pers saat tiba di Kantor Wali Kota Jaktim seusai mengunjungi kantor pelayanan kir, Senin (8/6).

Haryono heran, mengapa di kantor pelayanan jasa untuk kepentingan publik itu justru ada banyak calo. Praktik percaloan dalam pelayanan publik akan memberatkan anggota masyarakat yang berkepentingan, selain juga berpotensi menimbulkan praktik korupsi yang dapat merugikan keuangan negara. ”Saya berharap ke depan tidak ada lagi praktik percaloan dalam pelayanan publik,” katanya.

Semua urusan pelayanan masyarakat harus transparan, baik soal biaya, waktu pelaksanaan, maupun siapa saja petugasnya. Aparat pemerintah agar terus meningkatkan pelayanan publik dengan mengutamakan transparansi dalam semua bidang.

Haryono terkejut ketika sidak di kantor wali kota saat mengetahui beberapa loket pelayanan publik tidak ditunggui petugasnya. Misalnya, di loket pelayanan permohonan izin mendirikan bangunan (IMB), izin penggunaan bangunan (IPB), dan kelayakan menggunakan bangunan (KMB). Petugas yang ditanya oleh Haryono menjelaskan, saat itu mereka sedang istirahat atau ada tugas di tempat lain.

Wakil Wali Kota Jaktim Nugraha K Yasin yang mendampingi Haryono mengakui pihaknya sedang membenahi setelah ada perubahan struktur organisasi di tubuh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Selain ke kantor Wali Kota Jakarta Timur, tim KPK pada hari yang sama juga melakukan inspeksi ke kantor pelayanan publik di wilayah lain di Provinsi DKI Jakarta. (CAL)

Sumber: Kompas, 9 Juni 2009

{mospagebreak title=Masih Ada Calo di Kantor Publik}

Masih Ada Calo di Kantor Publik
"Mungkin nggak di sini tapi rundingannya di tempat lain."

Komisi Pemberantasan Korupsi menggelar inspeksi mendadak di sejumlah kantor pelayanan publik di lima wilayah kota di Jakarta kemarin. Inspeksi dilakukan antara lain di kantor Wali Kota Administratif, kantor Badan Pertanahan Kota, dan kantor pelayanan izin angkutan atau keur.

Menurut Wakil Ketua KPK Bidang Pencegahan Haryono Umar, inspeksi ditujukan untuk memantau pelayanan publik di Ibu Kota. "Ini daerah-daerah yang rawan korupsi," katanya. Temuan-temuan itu akan disampaikan kepada Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo dan seluruh kepala wilayah DKI di gedung Bidakara hari ini.

Haryono kemarin memimpin inspeksi di wilayah Jakarta Timur. Setelah berkeliling, "Isinya banyak calo," kata dia. Saat datang, dia dan stafnya yang berpakaian bebas tanpa atribut langsung disambut oleh petugas yang menawarkan jasa mengurus keur. "Dengan biaya tambahan," kata Haryono. Kejadian serupa dialaminya saat mendatangi Kantor Pelayanan Satu Atap di gedung belakang kompleks Wali Kota Jakarta Timur, Cakung.

Menurut Haryono, petugas yang kedapatan menyambi sebagai penjual jasa harus diberikan sanksi. "Kami minta percaloan dikeluarkan dari daerah itu," kata Haryono. Jika laporan itu tidak ditindaklanjuti, ujar dia, Komite Pemberantasan Korupsi bisa bersinergi dengan kepolisian dan kejaksaan untuk membongkar praktek tersebut. Namun Wakil Wali Kota Jakarta Timur Nugraha Yasin membantah ada praktek calo di wilayahnya.

Setelah berkeliling di kompleks wali kota, Haryono melihat banyak loket tak berpenghuni. Padahal loket-loket itu merupakan ujung tombak pelayanan dari suku-suku dinas yang ada di wilayah, dari permohonan izin mendirikan bangunan hingga pengurusan surat pemakaman. Petugas berkilah ada di tempat, tapi tidak terlihat ada di balik bilik loket. "Tadi saya sedang ke WC," kata Surahman, petugas Suku Dinas Penataan dan Pengawasan Bangunan. Berdasarkan pantauan, aula pelayanan seluas 5 x 20 meter itu memang lengang. "Kadang seharian tidak ada pemohon," tutur Surahman.

Di kompleks perkantoran Jakarta Utara, inspeksi dipimpin oleh Wakil Ketua KPK Bidang Penindakan Bibit Samad Rianto. Dari hasil dialog dengan petugas di bagian pelayanan, Bibit menemukan ada beberapa informasi yang tidak pas dan masih dipantau KPK. "Anda denger sendiri kan waktu saya tanya apa ada yang coba-coba mengurangi persyaratan, mereka bilang tidak. Ya mungkin nggak di sini tapi rundingannya di tempat lain," kata Bibit.

Ia menambahkan, KPK akan bekerja sama dengan aparat penegak hukum. Sebab, KPK tidak menangani kasus yang indikasi korupsinya kurang dari Rp 1 miliar. "Tapi kalau ada suap dan sebagainya, maka kami lempar (supervisi koordinasi) ke aparat penegak hukum untuk ditangani," ujar Bibit.

Wali Kota Jakarta Utara Bambang Sugiyono menyambut inspeksi itu dengan antusias. "Bisa memotivasi petugas agar melayani masyarakat dengan baik," tuturnya.

Gubernur DKI Fauzi Bowo mengakui pelayanan publik di Jakarta masih belum baik. "Saya tekankan tidak boleh ada pungutan di luar aturan," kata dia kemarin. Fauzi mencontohkan pelayanan publik yang melakukan bayaran tidak sesuai. "Seperti pengurusan kartu tanda penduduk (KTP)," ujarnya.

Ia menjanjikan perbaikan layanan dan penegakan sanksi bagi oknum yang bersalah. Menurut Fauzi, munculnya bayaran yang tidak sesuai bukan semata-mata karena petugas. "40 hingga 50 persen masyarakat menitipkan pengurusan dokumen kepada ketua RT/RW," ujarnya. "Itu bisa menimbulkan pungutan di luar aturan."

Dalam pertemuan hari ini, Haryono akan meminta semua sektor pelayanan publik menerapkan transparansi dengan memampangkan biaya, waktu, dan persyaratan pengurusan dokumen. "Ini beda-beda, di pejabat yang ini berapa, di pejabat lain berapa," katanya. REZA MAULANA| CHETA NILAWATY| EKA UTAMI APRILIA| TITO SIANIPAR| ISTI

Sumber: Koran Tempo, 9 Juni 2009