Penyelewengan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), akhir-akhir ini menyita perhatian publik. Atas dasar itu, beberapa pihak berpendapat bahwa Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) perlu membentuk Panitia Kerja (Panja) yang khusus mengusut kebocoran APBN tersebut.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon mengatakan, kebocoran APBN itu berpotensi di segala titik, mulai dari penerimaan sampai kepada penggunaannya. Menurutnya, hal tersebut sudah terjadi secara sistemik dan perlu dihentikan.

Oleh karena itu, perlu dibentuknya Panja Mafia Anggaran. Untuk mewujudkan pembentukan Panja, pihaknya akan memerintahkan fraksinya untuk melakukan lobi kepada fraksi-fraksi yang ada di DPR.

‘’Kita akan meminta kepada kawan-kawan di Fraksi Gerindra untuk melakukan lobi kepada fraksi-fraksi lain untuk pembentukan Panja Mafia Anggaran. Akan lebih efektif jika dilakukan bersama-sama, mungkin juga nantinya dari Fraksi Partai Demokrat,’’ kata Fadli, di Jakarta, kemarin.

Menurutnya, pembentukan Panja itu sudah menjadi kebutuhan, khususnya untuk mengusut siapa-siapa saja yang selama ini menyalahgunakan APBN, yang mengakibatkan kerugian negara.
‘’Ini adalah sesuatu yang sudah sistemik dan harus dihentikan, kalau kita inginkan adanya perubahan dan menjadikan APBN itu sebagai alat untuk mensejahterakan masyarakat,’’ tegasnya.

Dukungan
Dia yakin jika usul pembentukan Panja Mafia Anggaran digulirkan maka dengan cepat pula Panja itu akan terbentuk. Bahkan, pihaknya yakin akan mendapatkan dukungan sepenuhnya dari masyarakat. ‘’Saya rasa bisa terbentuk dengan cepat, karena inilah yang sangat diharapkan oleh masyarakat. Artinya ini merupakan bukti keseriusan dalam menangani masalah mafia anggaran,’’ tandas Fadli.

Beberapa kasus yang akhir-akhir mencuat karena diduga telah terjadi penyelewengan dana APBN antara lain, kasus pembangunan Wisma Atlet Sea Games di Palembang, kasus proyek pembangunan sarana olahraga Hambalang di Kementerian Pemuda dan Olahraga, kasus proyek pengadaan prasarana dan revitalisasi peningkatan mutu pendidikan di Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan, kasus korupsi pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan kasus korupsi pengadaan alat kesehatan di Kementerian Kesehatan.

Wakil Ketua DPR, Priyo Budi Santoso menyambut baik usulan dibentuknya Panja Mafia Anggaran tersebut. Menurutnya, usulan itu positif, karena tujuannya demi pembenahan.

‘’Silakan saja kalau memang akan memprakarsai hal itu, dan itu tidak perlu dicegah, kalau memang Panja itu khusus untuk menelusuri masalah mafia anggaran. Kita akan dukung, kita akan persilakan,’’ ujar Priyo.
Dia tidak mempermasalahkan jika nantinya ada kader Partai Golkar yang terseret sebagai mafia anggaran. ‘’Apa boleh buat. Semua harus berbenah sehingga tidak menjalar kemana-mana,’’ tegasnya.
Sementara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) juga mendukung pembentukan Pansus Mafia Anggaran di DPR.

“Kalau semua fraksi-fraksi di DPR RI sepakat untuk membentuk Pansus Mafia Anggaran, Fraksi PDIP akan mendukung penuh,” kata Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan, Tjahjo Kumolo terpisah.
Menurut Tjahjo, untuk membentuk Pansus di DPR RI harus ada kesepakatan khusus dari fraksi-fraksi, tidak bisa hanya Fraksi PDI P. Posisi fraksinya tidak pada posisi menginisiasi usulan pembentukan Pansus Mafia Anggaran, termasuk hak DPR lainnya yang berkaitan dengan penggunaan APBN.

“Fraksi PDIP DPR RI lebih mendukung audit penggunaan keuangan APBN oleh BPK (Badan Pemeriksa Keungan) yang memang bertugas mengaudit keuangan negara,” katanya.

Menurut dia, posisi PDIP sebagai parpol yang berada di luar pemerintah adalah melakukan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah, bukannya mengawasi pengawasan terhadap parpol lain.
“Kalau informasi yang disampaikan itu urusan internal partai lain, PDIP tidak akan ikut campur rumah tangga partai lain. Biarlah lembaga penegak hukum yang menindaklanjutinya,” katanya.(K32,ant-25,80)

Sumber: Suara Merdeka, 27 Juli 2011