Mustahil sebuah pemerintahan daerah yang bersih tercipta jika perusahaan yang menjadi rekanan pemerintah masih melakukan praktik suap, memberi uang terima kasih, atau bekerja sama menggelembungkan nilai proyek. Oleh karena itu, perusahaan juga harus menjalankan praktik bersih dalam menerima dan menjalankan proyek yang diterima dari pemerintah daerah.

Pentingnya perusahaan untuk ikut serta mencegah korupsi ini disadari penanggung jawab pelaksanaan program good governance se-Provinsi Kalimantan Selatan dalam acara Bimbingan Teknis Good Governance Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Banjarmasin, Jumat (2/6).

Acara itu dipimpin Ketua Harian Provinsi Kalimantan Selatan Suhardjo yang juga menjabat Inspektur Provinsi Kalsel dan Ketua Tim Bimbingan Teknis Penanggung Jawab Good Governance Provinsi Kalsel Muhammad Ichwan yang juga menjabat Kepala Perwakilan Kalimantan Selatan. Acara ini juga dihadiri Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Sjahruddin Rasul.

Menurut Ichwan, kesadaran kepala daerah untuk mulai menciptakan tata pemerintahan yang baik juga harus ditunjang dengan praktik bersih diri dari perusahaan yang akan jadi rekanan.

Sjahruddin Rasul menjelaskan, pemberantasan korupsi tidak hanya dilakukan dengan cara menindak, tetapi juga harus ada upaya bersama mencegah korupsi. Good governance sebagai fondasi awal untuk mencegah korupsi, kata Sjahruddin.

Dalam kesempatan terpisah, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Taufiq Effendi merencanakan untuk membuat bank data pegawai negeri sipil. Dengan adanya bank data pegawai negeri sipil ini, di kemudian hari jabatan strategis bisa diisi putra-putri daerah di seluruh Nusantara. Ia menyebut dengan nama pelangi Nusantara.

Nanti kita bisa memiliki dirjen asal Papua, dirjen asal Sulawesi, dan dirjen dari berbagai daerah, katanya kepada wartawan di ruang tunggu VIP Bandar Udara Syamsuddin Noor Banjarmasin, Jumat (2/6) sore. (vin)

Sumber: Kompas, 3 uni 2006