Pemerintah memutuskan untuk mewujudkan program pendidikan gratis bagi murid sekolah dasar negeri (SDN) di seluruh Indonesia. Hal yang sama juga akan diterapkan di sektor pelayanan kesehatan.

''Sasaran pertama program ini adalah pendidikan gratis bagi SD dan pelayanan kesehatan gratis di pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) serta rumah sakit pemerintah di kamar kelas tiga,'' kata Sekretaris Kabinet Sudi Silalahi kepada wartawan saat menjelaskan hasil sidang kabinet paripurna, di Kantor Presiden, Jakarta, tadi malam.

Keputusan tersebut merupakan respons pemerintah terhadap aspirasi masyarakat, termasuk dari DPR dan DPD. Program itu disusun dengan melibatkan pejabat pemerintah daerah (pemda) dan asosiasi profesi bidang pendidikan serta kesehatan.

Keputusan itu juga merupakan salah satu dari lima keputusan rapat yang berlangsung mulai pukul 11.00 WIB hingga pukul 19.00 tadi malam dan dihadiri seluruh menteri, Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto, dan Kapolri Jenderal Da'i Bachtiar. Dalam keterangan pers, Sudi didampingi juru bicara kepresidenan Andi Mallarangeng dan Dino Pati Djalal.

Pendidikan gratis untuk semua SDN di Indonesia merupakan langkah penyempurnaan kebijakan membebaskan biaya bagi siswa SDN secara selektif sesuai kemampuan ekonomi orang tuanya.

''Selama ini, teorinya menyebutkan pendidikan dasar di SDN itu gratis. Namun, praktiknya pemberlakuan itu hanya berlaku bagi siswa tidak mampu,'' ujar Direktur TK/SD Depdiknas, Ch Suprapto, tadi malam.

Dengan pernyataan Presiden itu dia berharap ada dukungan penuh untuk menjamin gratisnya pendidikan bagi siswa SDN. Meski disebut gratis, tetapi komponen pembiayaan yang ditanggung pemerintah bagi siswa SDN hanya mencakup sumbangan penyelenggaraan pendidikan (SPP).

''Masih banyak biaya lain yang diperlukan bagi kemajuan pendidikan. Jadi, secara keseluruhan tetap ada biaya yang harus ditanggung orang tua bagi kemajuan pendidikan, seperti buku dan seragam,'' ungkap Suprapto.

Selain menggratiskan SPP, pemerintah juga akan meringankan beban pendidikan melalui program pengadaan buku pelajaran yang disalurkan lewat program dana hibah secara langsung ke setiap sekolah.

Mulai tahun ajaran baru 2005/2006 pemerintah mengalokasikan bantuan pendidikan gratis kepada siswa SDN sebesar Rp300 ribu/anak/tahun. Angka ini jauh lebih besar dibandingkan 2004/2005 yang hanya sebesar Rp120 ribu. Kini jumlah siswa SDN di seluruh Indonesia mencapai 29 juta anak.

Perubahan kompensasi
Program pendidikan gratis bagi siswa SDN tersebut akan dilaksanakan setelah Dewan menyetujui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBNP) 2005 yang kini sedang disiapkan pemerintah.

''Usulan RAPBNP 2005 itu bertujuan untuk menyehatkan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan program lain dalam mengatasi dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Kami akan mengajukannya sebelum DPR reses,'' jelas Sudi lagi.

Menurut Menko Perekonomian Aburizal Bakrie, pemerintah siap menawarkan perubahan dana kompensasi jika DPR tetap meminta pembatalan kenaikan harga BBM.

Dengan kata lain, pemerintah masih membuka kemungkinan mengalkulasi ulang dana kompensasi dari kenaikan harga BBM. Untuk itu, pemerintah dapat berdiskusi jika DPR mempunyai pendapat lain mengenai penyaluran dana kompensasi yang kini disalurkan ke sembilan sektor.

''Tentu kami bisa diskusikan, karena yang menentukan anggaran itu berdua, yakni pemerintah dan DPR,'' tutur Aburizal kemarin. (Hnr/Riz/Tia/Tmi/X-8)

Sumber: Media Indonesia, 17 Maret 2005