Wakil Presiden Jusuf Kalla, Jumat (1/7) di Jakarta, menegaskan bahwa sulit untuk bisa mendapatkan laporan keuangan yang bagus berikut bukti-buktinya mengenai penerimaan dan penyaluran dana untuk korban tsunami selama tiga bulan masa tanggap darurat di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Ia mengklarifikasi, pencatatan bantuan dana Rp 1,2 triliun dari dalam negeri yang dipertanyakan Indonesian Corruption Watch (ICW) memang ada yang ganda. Jumlah bantuan dana yang pencatatannya ganda sekitar Rp 600 miliar, yakni berkaitan dengan dana dari luar negeri.