Pencalonan Pimpinan KPK; Pansel Ketemu Lembaga Swadaya Masyarakat

Walau sudah lima hari pendaftaran dibuka, Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi baru pertama kali bertemu dengan aktivis-aktivis lembaga swadaya masyarakat yang selama ini konsern terhadap pemberantasan korupsi dan peradilan. Kalangan LSM ragu jumlah pendaftar akan mencapai target 1.000 kalau metode rekrutmen pansel seperti ini.

Di Kantor Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (Menneg PAN), Rabu (20/6), Panitia Seleksi (Pansel) yang dipimpin Menneg PAN Taufiq Effendi mengadakan pertemuan dengan kalangan lembaga swadaya masyarakat (LSM) antikorupsi dan peradilan. Pertemuan ini merupakan pertemuan pertama kali setelah pendaftaran sudah berjalan lima hari. Pendaftaran akan berakhir 3 Juli mendatang, atau 13 hari lagi.

Taufiq menjelaskan, pertemuan itu untuk memperoleh masukan dari kalangan LSM tentang sosok pimpinan KPK yang akan menjabat pada periode 2007-2011. Taufiq berjanji, Pansel akan selalu transparan dalam setiap tahapan.

Tidak perlu ada kekhawatiran akan ada pengaruh politik sebab komposisi Pansel adalah tokoh-tokoh yang memiliki integritas tinggi, kata Taufiq.

KPK lama dikritik
Taufiq menjelaskan, dari masukan kalangan LSM, ternyata masih ada yang dirasakan kurang dari kinerja KPK periode 2004-2007, yaitu belum adanya penanganan kasus-kasus kejahatan perbankan maupun korupsi yang menggunakan kecanggihan teknologi komputerisasi. Jadi, perlu ada kompetensi-kompetensi tertentu yang dibutuhkan bagi calon pimpinan KPK ke depan, kata Taufiq.

Di tempat terpisah, di Kantor YLBHI, kalangan aktivis LSM antikorupsi dan peradilan seusai bertemu dengan Pansel KPK mengadakan jumpa pers. Mereka mendesak Pansel KPK tidak memaksakan diri untuk memilih 10 orang.

Saya khawatir kalau nanti pansel akan memaksakan diri memilih 10 orang dari orang- orang yang terburuk. Sekarang sudah hari kelima, tetapi pendaftarnya baru 22 orang. Kalau saja sampai akhirnya pansel tidak mencapai target 1.000 orang, tetapi hanya 50 atau 100 orang, dan Pansel memaksakan diri memilih 10 orang padahal orang-orang itu adalah para calon terbaik dari yang terburuk, ini bahaya, ungkap Hayie Muhammad, Direktur Investigasi/Advokasi Indonesia Procurement Watch.

Eggi mendaftar
Sementara itu, di hari kelima ini, Rabu, jumlah pendaftar masih terbilang minim, yaitu 22 orang. Dari 22 orang tersebut, jumlah pensiunan yang mendaftar terbilang banyak, yaitu empat orang. Selain itu, para calon yang telah mendaftar juga mayoritas adalah para konsultan bebas.

Eggi Sudjana, pengacara, datang mendaftar. Eggi meminta panitia seleksi dan Presiden harus bersikap obyektif. Nanti nama-nama ini akan disampaikan ke Presiden. Nah, Presiden itu harus obyektif, itu kritik saya. Kalau nama saya dihilangkan, berarti itu sudah tidak obyektif, sudah subyektif sekali, kata Eggi.

Saat disanggah oleh seorang staf panitia pendaftaran bahwa Presiden hanya meneruskan nama 10 orang ke DPR, Eggi menjawab, Lho, kan tidak seperti itu. Bisa saja, secara tidak langsung, dia suruh saja Taufiq Effendi untuk mencoret nama saya, kan bisa.

Direktur Eksekutif Masyarakat Transparansi Indonesia Agung Hendarto menyatakan tidak heran dengan banyaknya pensiunan tertarik menjadi calon pimpinan KPK.

Kalau model rekrutmen seperti ini, pasif kayak gini, yah tidak heran kalau yang mendaftar adalah orang-orang yang mencari kerja. Salah satunya adalah pensiunan atau para konsultan bebas, ujar Agung. (VIN)

Sumber: Kompas, 21 Juni 2007

BAGIKAN

Sahabat ICW_Pendidikan