Rencana pengadaan iPad untuk anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menuai protes mahasiswa. Sebanyak 25 orang dari Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia atau KAMMI Kalimantan Selatan, Senin (18/4), di Banjarmasin, berunjuk rasa menolak rencana wakil rakyat yang dinilai tidak realistis itu.

Protes itu mencuat menyusul rencana anggota DPRD Kalsel yang akan melengkapi diri dengan iPad. Sarana itu dimaksudkan untuk menunjang kinerja. iPad yang akan dibeli mencapai 55 unit sesuai jumlah anggota DPRD. Harga per unit dipatok Rp 10 juta. Selain iPad, juga muncul wacana usulan pembelian mobil baru.

Para mahasiswa berpendapat iPad belum begitu diperlukan oleh anggota DPRD Kalsel. Sebaliknya, mereka menghendaki anggota legislatif bekerja lebih keras. Sebab, selama ini mereka dianggap belum bekerja maksimal dalam menyuarakan kepentingan rakyat Kalsel.

”iPad justru kian memperlebar jarak antara anggota DPRD dan rakyat yang diwakilinya. Rencana ini juga menghabiskan uang rakyat,” ujar Rahmat Suryadi, koordinator aksi.

Menurut mahasiswa, dana untuk iPad yang mencapai Rp 500 juta lebih jauh lebih berguna jika diarahkan untuk pengentasan rakyat miskin dan penganggur serta menata layanan kesehatan.

KAMMI menyoroti kondisi di lapangan, dengan mengacu pada data Badan Pusat Statistik. Dari 1,75 juta angkatan kerja di Kalsel, sebanyak 118.406 jiwa di antaranya masih menganggur. Hal itu menguatkan data warga miskin yang jumlahnya 218.000 jiwa.

Menanggapi penolakan mahasiswa, Wakil Ketua DPRD Kalsel Faturahman membantah bahwa harga setiap unit iPad Rp 10 juta, melainkan Rp 5,5 juta. Begitu pula soal pembelian mobil, menurut dia DPRD Kalsel tidak pernah membahas soal itu. Tentang iPad, diakuinya sebagai upaya menunjang kinerja legislatif.

Mukar P Junaidi, Ketua Komisi III DPRD Kalsel, mengatakan, iPad tersebut kelak bukan milik pribadi, melainkan inventaris daerah. (WER)
Sumber: Kompas, 19 April 2011