Upaya pemerintah mendamaikan ketegangan antarpenegak hukum diharapkan tak akan melemahkan pemberantasan korupsi. "Jangan sampai menghilangkan upaya pemberantasan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi," kata Wakil Koordinator Badan Pekerja Indonesian Corruption Watch Emerson Yuntho. Pernyataan itu menanggapi rapat koordinasi yang digelar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Negara, Jakarta, kemarin.

Yudhoyono mengakui adanya gesekan antara lembaga penegak hukum dan KPK akhir-akhir ini. Dia berharap pertemuan itu bisa menghidupkan semangat dan komitmen dalam memberantas korupsi.

Menurut Emerson, Presiden sah-sah saja mengundang semua lembaga penegak hukum, termasuk badan noneksekutif seperti KPK dan Mahkamah Agung. "Kalau pertemuannya untuk koordinasi, itu tak jadi masalah," ujarnya.

Tapi, dia melanjutkan, bila pertemuan tersebut sifatnya panggilan, KPK bisa menolaknya. "Kalau dipanggil, kemungkinan adanya intervensi itu besar," ujarnya. Alasannya, kata dia, lembaga seperti KPK, Mahkamah Agung, Badan Pemeriksa Keuangan, dan Mahkamah Konstitusi tak berada di bawah Presiden.

Kepolisian dan KPK sendiri menepis adanya perseteruan. "Tidak ada rivalitas, tidak ada gesekan. Ke depan harus saling memperkuat. Korupsi harus terus diberantas," kata Kepala Kepolisian RI Jenderal Bambang Hendarso Danuri.

"Baik-baik saja hubungannya. Komunikasi yang baik sudah kami lakukan, dan menurut saya tidak ada masalah itu," kata Pelaksana Harian Ketua KPK, Bibit Samad Rianto.

Menurut dia, ada empat hal yang disepakati dalam pertemuan itu, yaitu pemberantasan korupsi harus jalan terus, melakukan komunikasi dan mensinergikan langkah antarlembaga, serta bekerja sesuai dengan peraturan perundangan. ANTON SEPTIAN | GUNANTO E S | CHETA NILAWATY

Sumber: Koran Tempo, 14 Juli 2009