Praktik politik uang (money politic) mulai tercium menjelang pelaksanaan pilkada di Lamongan. Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua Perhimpunan Masyarakat Anti Korupsi (Permak) Lamongan, Achmad Sirojudin. Praktik tersebut terindikasikan dilakukan oleh para bakal calon bupati (bacabup) atau melalui tim suksesnya, ungkapnya kepada Radar Bojonegoro, kemarin.

Menurut Udin, politik uang tersebut umumnya ditujukan kepada kelompok-kelompok atau organisasi-organisasi yang sekiranya memiliki pengaruh atau massa. Para pimpinan kelompok tersebut dikucuri uang dengan maksud agar mereka dan massanya mendukung bacabup yang melakukan politik uang tersebut, ungkapnya.

Udin menandaskan, meski praktik tersebut sulit dibuktikan, namun aromanya mulai tercium dan cukup menguat. Padahal praktik tersebut jelas-jelas bisa melanggar hukum dan pelakunya bisa dijerat hukuman. Selain itu, praktik seperti itu bisa mencemarkan hasil pilkada yang diharapkan bisa berjalan se-demokratis mungkin, terangnya.

Yang lebih memprihatinkan, terang aktivis LSM tersebut, praktik tersebut sudah banyak dilakukan ketika pelakunya masih berstatus bacabup. Sehingga dimungkin praktik tersebut akan semakin meluas bila status mereka sudah menjadi calon bupati (cabup). Mungkin nanti setelah menjadi cabup sasarannya tidak hanya kepada pimpinan organisasi saja, tetapi akan meluas kepada masyarakat secara langsung, terangnya.

Berkaitan dengan itu, Udin menghimbau masyarakat lebih waspada dan mencermati praktik tersebut serta tidak segan-segan melaporkan kepada aparat yang berwenang.(feb)

Sumber: Radar Bojonegoro, 23 Februari 2005