Politikus Golkar Kritik Keras Kunjungan Agung Laksono
Politikus Golkar mengkritik Wakil Ketua Umum Partai Golkar Agung Laksono, yang juga Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, karena melakukan kunjungan safari Ramadan ke 30 kabupaten/kota. Agung diminta menjelaskan statusnya dan dana yang digunakannya. Ini ironis. Kalau buat pimpinan (DPR), gampang sekali anggaran itu keluar. Tapi, kalau untuk anggota, wuih..., sulit dan rumit, kata Wakil Ketua Fraksi Golkar Ferry Mursyidan Baldan di gedung MPR/DPR, Jakarta, kemarin.
Ferry, orang dekat bekas Ketua Umum Partai Golkar Akbar Tandjung, tak menjelaskan bagaimana mengurus dana anggota DPR pada periode sebelumnya. Ia meminta Agung mengklarifikasi sejelas mungkin agenda dan dana safari. Sebab, kunjungan itu dianggap janggal.
Mantan Ketua Komisi Pemerintahan DPR ini meminta dana yang digunakan Agung ditelusuri. Kalau DPR nggak keluar anggaran, berarti ya bukan (sebagai pemimpin DPR), kata Ferry.
Ia akan menyayangkan kunjungan ini apabila Agung menggunakan anggaran DPR. Namun, apabila pegawai sekretariat juga ikut, kata Ferry, otomatis Agung pergi sebagai pemimpin DPR.
Dalam sidang paripurna Selasa lalu, anggota Fraksi Partai Amanat Nasional, Alvin Lie Ling Piao, mengajukan interupsi. Ia mempersoalkan kunjungan Agung Laksono ke 30 kabupaten/kota se-Jawa. Status Agung dianggap tak jelas: mewakili DPR atau sebagai pengurus partai.
Dari rangkaian kunjungan sepuluh hari itu, Agung kemarin telah berada di Jawa Timur. Agung akan bertemu dengan kalangan umat Islam dan melanjutkan perjalanan ke Pondok Pesantren Tebu Ireng, Jombang.
Sekretaris Fraksi Golkar Yahya Zaini menegaskan Agung mengunjungi daerah sebagai wakil ketua umum menggunakan fasilitas pengurus daerah. Agendanya ketemu kader Golkar, bertemu dengan konstituen, katanya.
Namun, Yahya mengakui kunjungan ke daerah Agung ini tak tepat waktu. Sebab, kata dia, konsolidasi partai dilakukan ketika DPR sedang reses. Tapi itu tidak bisa dilaksanakan karena kesibukannya sebagai Ketua DPR. Yahya mengatakan Agung tak menggunakan fasilitas DPR, tapi meminjam. Kalau memang pakai bus, beliau pasti meminjamnya, tentu harus bayar, dan pasti dibayar, katanya. AGUSLIA HIDAYAH | SUNUDYANTORO
Sumber: Koran tempo, 12 Oktober 2006