Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menilai adanya perkembangan sangat signifikan dalam dunia hukum, terutama terkait dengan upaya pemberantasan korupsi sepanjang tahun 2005.

Menurut Direktur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Munarman, hal itu dapat dilihat dari kesediaan Kepolisian RI (Polri) melakukan pembenahan internal serta dari semakin aktifnya kerja-kerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belakangan ini.

Pernyataan tersebut disampaikan Munarman, Jumat (30/12), dalam jumpa pers refleksi akhir tahun 2005 YLBHI dan proyeksi tahun 2006. Sejumlah hal dievaluasi, mulai dari isu penegakan hukum, hak asasi manusia (HAM), perburuhan, dan hak-hak sipil masyarakat.

”Akan tetapi, sangat disayangkan institusi Mahkamah Agung (MA) justru menunjukkan kondisi kebalikan. Sebagai pucuk pimpinan tertinggi lembaga tinggi hukum di Indonesia, MA sama sekali belum memperlihatkan adanya political will membenahi institusinya,” ungkap Munarman.

Hingga kini institusi MA, katanya, belum menunjukkan kinerja yang baik. Indikasinya, ungkap dia, tampak dari banyaknya pelaku pelanggar hukum, seperti pembalakan liar, yang justru dilepas dari jerat hukum oleh hakim di tingkat pengadilan melalui mekanisme praperadilan. (DWA)

Sumber: Kompas, 2 Januari 2006