Kandidat dan Ketua Umum Terpilih Bantah Menyuap

Musyarawah Nasional (Munas) VI Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia telah berakhir Sabtu malam lalu (25/9). Tetapi, muncul isu tidak sedap tentang suap saat pemilihan ketua umum Kadin Indonesia di Jakarta Convention Center (JCC) saat itu.

Melalui akun Twitter-nya, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Yunus Husein membeberkan politik uang dan suap dalam pemilihan ketua umum Kadin periode 2010-2015. Yunus menyatakan menerima laporan isu suap tersebut dari koleganya yang mengikuti munas.

Dari informasi yang diperoleh Yunus, asosiasi yang memiliki hak suara meminta hingga Rp 500 juta. Begitu pula Kadin daerah meminta uang hingga Rp 1 miliar dari calon yang mau didukung. Beberapa calon ketua umum juga diduga menawarkan uang kepada calon pemilih.

Yunus berharap semua informasi yang diterimanya itu tidak benar. ''Harusnya ini dilarang,'' ujarnya lewat Twitter kemarin (26/9). Meski begitu, Yunus menyatakan bahwa PPATK tidak akan dapat melacak jika transaksinya bukan lewat transfer atau rekening di bank. ''Kalau transaksi tunai, kami sulit melacak,'' katanya.

Menurut Yunus, jika memang terjadi suap dan penyuapan dalam pemilihan ketua umum Kadin, para pelakunya bisa dikenai pasal pelanggaran UU No 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap. Apalagi, lanjut dia, Kadin telah mendeklarasikan proyek Komunitas Pengusaha Anti-Suap (Kupas) sehari menjelang munas VI.

Yunus tidak bisa dikonfirmasi ulang terkait pernyataannya. Saat dikontak tadi malam, Yunus tidak mengangkat ponselnya. Ketika ditanya melalui SMS (pesan singkat), tidak ada jawaban.

Salah seorang kandidat ketua umum Kadin yang kalah, Adi Putra Tahir, membantah adanya praktik suap tersebut. Mantan Pjs ketua umum Kadin yang menggantikan M.S. Hidayat (ketua umum Kadin yang kemudian dilantik sebagai menteri perindustrian pada 2009) itu juga menyatakan tidak melakukan praktik suap. Apalagi, kata dia, 129 pengusaha dan asosiasi yang punya hak suara dalam munas sudah memiliki pilihan sendiri. ''Para pengusaha maupun asosiasi sudah mempunyai pilihan masing-masing,'' tuturnya.

Hal sama disampaikan calon lain, Chris Kanter. Dia menyatakan tidak mau membuang uang. Sebab, para pemilih sudah menentukan pilihan mereka. ''Ngapain saya kasih duit ke pengusaha? Mereka kan sudah kaya.''

Sementara itu, Ketua Umum Kadin terpilih Suryo Bambang Sulisto mengaku bahwa sejak awal dirinya sudah bertekad untuk memperlihatkan semangat sportif dan tindakan mulia kepada anggota Kadin. Dia juga tidak setuju dengan politik uang. ''Saya menggunakan prosedur dan cara yang tepat di Kadin,'' tuturnya.

Pendiri dan pemilik Satmarindo Group -kelompok bisnis di bidang jasa konstruksi, pertambangan dan energi, serta kelapa sawit (CPO)- itu prihatin jika isu jual beli suara dalam munas Kadin benar. ''Tetapi, saya yakin para pengusaha Indonesia masih memiliki naluri dan etika. Ya mudah-mudahan pemikiran semacam itu (isu suap, Red) tidak benar,'' ujarnya. ''Saya dan tim juga tidak melegalkan hal-hal semacam itu. Kita sampaikan program, menawarkan sosok yang memiliki pengalaman,'' tambahnya. (sof/gen/c1/dwi)
Sumber: Jawa Pos, 27 September 2010