Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berjanji tak akan melindungi kader Partai Demokrat yang diduga terlibat kasus suap. Ia meminta penegak hukum Komisi Pemberantasan Korupsi tidak tebang pilih dalam menangani perkara suap proyek Wisma Atlet SEA Games.

"Penegakan hukum tak boleh ada diskriminasi dan tebang pilih, sekalipun menyangkut kader Partai Demokrat atau siapa pun di jajaran pemerintahan yang saya pimpin," ujar Presiden dalam keterangan pers di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, kemarin.

Yudhoyono, yang juga Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, meminta Komisi Pemberantasan Korupsi mengusut tuntas kasus yang melibatkan Muhammad Nazaruddin, Bendahara Umum Demokrat. Presiden memastikan tak akan terjadi politisasi maupun intervensi dari partainya.

Selain Nazaruddin, politikus Demokrat yang namanya terseret dalam kasus wisma atlet adalah Angelina Sondakh. Anggota Badan Anggaran yang juga anggota Komisi Olahraga DPR ini namanya disebut-sebut berperan mengegolkan anggaran proyek berbiaya Rp 191 miliar itu. Namun Angelina membantah tudingan tersebut.

Presiden mengaku sudah berbicara dengan Ketua Umum Demokrat Anas Urbaningrum. Isi pembicaraannya tentang tindakan yang mesti diambil partai. "Partai sedang bekerja untuk mengambil keputusan dan tindakan tepat,” kata dia.

Apabila Nazaruddin bersalah, menurut Presiden, Demokrat akan menjatuhkan sanksi tanpa menunggu proses hukum selesai. Demokrat juga bakal menarik Nazaruddin dari keanggotaan di DPR.

Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran Yuna Farhan menilai kasus dugaan suap proyek wisma atlet sarat dengan muatan politik. "Nama-nama yang terungkap merupakan elite politik yang dekat dengan kekuasaan," ujar Yuna.

Indikasinya, kata dia, sangat jelas seperti langkah Mindo Rosalina Manulang, salah satu tersangka, menarik semua kesaksiannya yang disampaikan kepada penyidik KPK. “Sulit menebak siapa dalang semua ini, tapi bisa saja ini permainan partai," kata Yuna

Keputusan Rosalina berganti pengacara dari Kamaruddin Simanjuntak ke Djufri Taufik pada 27 April silam, kata Yuna, juga aneh. “Bisa jadi ini sudah diatur.”

Yang dapat membuktikan bahwa semua itu permainan elite politik, menurut Yuna, hanyalah KPK. Jangan berhenti pada penetapan tersangka Wafid Muharam,Sekretaris Menteri Pemuda dan Olahraga. EKO AW|| MARTHA RT | PINGIT ARIA | JOBPIE S
 
Sumber: Koran Tempo, 12 Mei 2011