Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengajak semua pihak menjaga momentum takut korupsi yang tampak dalam sikap hati-hati dalam bertindak. Untuk menjaga momentum itu, pemberantasan korupsi yang intensif dilakukan pada masa kepemimpinannya terus akan dilanjutkan.

Presiden merinci, selama hampir dua tahun pemerintahan dipimpinnya, dia telah menyetujui pemeriksaan 7 gubernur, 63 bupati/wakil bupati dan wali kota/wakil wali kota yang terkait kasus korupsi. Para gubernur sebagai wakil pemerintah pusat telah memberi persetujuan pemeriksaan 767 anggota DPRD dari 110 kabupaten dan 25 kota.

Munculnya sikap hati-hati, bertindak selalu berdasarkan aturan, dan rasa takut melakukan korupsi merupakan indikasi sehat kultur di jajaran penyelenggara negara. Kita harus jaga terus momentum ini agar secara bertahap menjadi budaya hidup bersih dan takut korupsi, ujar Presiden saat menyampaikan kebijakan pembangunan daerah di depan Sidang Paripurna DPD, Jakarta, Rabu (23/8).

Menurut Presiden, untuk menuju budaya hidup bersih dan takut korupsi, diperlukan masa transisi yang kerap tidak menguntungkan, seperti kekhawatiran berlebihan penyaluran kredit perbankan dan pembelanjaan anggaran daerah. Bahkan beberapa daerah menyimpan anggarannya secara berlebihan agar aman. Masa transisi seperti ini memang selalu terjadi dalam tahapan awal pemberantasan korupsi. Dengan kejelasan aturan main dan penegakan disiplin di semua jajaran dan seluruh lapisan penegak hukum, rasa khawatir yang berlebihan tersebut dapat dikikis, kata Presiden.

Untuk mengatasi sindrom takut berbuat salah, Presiden memuji langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjalin kerja sama dengan lembaga-lembaga negara dan pemerintah pusat maupun daerah untuk pencegahan korupsi. Dengan kerja sama ini, aparat dapat memastikan langkah yang boleh dan tidak boleh dilakukan.

Para penyelenggara pemerintahan negara dan pemerintahan tidak boleh ragu-ragu sehingga akhirnya tidak berbuat sesuatu. Sikap ini nyata-nyata menghambat pembangunan dan merugikan rakyat, ujarnya.

Pemberantasan korupsi, aman dan tertibnya kehidupan masyarakat menjadi tema yang ditonjolkan Presiden di Sidang Paripurna Kedua DPD ini. Presiden juga menyampaikan alokasi anggaran untuk pembangunan daerah dalam RAPBN 2007. (INU)

Sumber: Kompas, 24 Agustus 2006