Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan, pihaknya memiliki fakta tentang adanya gerakan untuk melawan upaya pemerintah dalam pemberantasan korupsi. Upaya perlawanan itu dilakukan oleh mereka yang kepentingannya terjamah dan terganggu.

Mereka adalah para penyelenggara negara dan aparat birokrasi serta pengusaha yang terbiasa melakukan kolusi dan korupsi. Namun, mengingat upaya besar ini sudah menjadi amanat rakyat, maka pemberantasan korupsi tidak bisa dihentikan. Saya imbau pihak-pihak tertentu untuk tidak menghentikan upaya besar untuk kebaikan bangsa dan negara, ujar Presiden Yudhoyono dalam pidatonya berjudul Good Governance, Pemberantasan Korupsi dan Pengembangan Dunia Usaha, yang disampaikan hari Selasa (7/6) di Istana Negara, Jakarta.

Pidato khusus itu disampaikan di depan perwakilan anggota pengusaha Kamar Dagang dan Industri (Kadin) se-Indonesia seusai memberikan sambutan pembukaan Musyawarah Nasional Khusus Kadin. Dalam kesempatan itu hadir Menteri Koordinator Perekonomian Aburizal Bakrie dan sejumlah menteri lainnya.

Pemberantasan korupsi lima tahun ke depan dan seterusnya harus terus berjalan. Jangan hentikan arus besar ini, yang akan menyelamatkan bangsa negara kita ini, ujar Presiden.

Ia menanyakan, mengapa upaya pemberantasan korupsi ini tidak dihentikannya? Karena kita ingin benar-benar membangun sistem dan budaya penyelenggaraan negara dan pemerintahan serta dunia usaha yang bersih dan sehat, kata Presiden menjelaskan alasannya.

Menurut Presiden, jika upaya pemberantasan korupsi terwujud, budaya dan sistem serta praktik penyelenggara negara dan ekonomi Indonesia akan tumbuh mengingat investasi akan berkembang dari dalam maupun dari luar negeri.

Pasti, pertama, pembelanjaan pemerintah untuk rakyat akan makin besar. Kedua, penerimaan negara akan bertambah. Pajak dengan sendirinya akan besar karena usaha tumbuh besar. Laba BUMN juga demikian. Ketiga, pembelanjaan negara akan tepat sasaran dan tidak bocor, katanya.

Dengan demikian, pemerintah bisa meningkatkan gaji pegawai. Bukan hanya melebihi inflasi saja, tetapi juga meningkat secara signifikan. Saat ini kami sedang hitung, tahun demi tahunnya, berapa gaji PNS itu yang dapat ditingkatkan secara signifikan. Kita juga bisa tingkatkan biaya pendidikan. Insya Allah. Pemerintah berterima kasih kepada DPR untuk membebaskan biaya pendidikan untuk sekolah dasar. Kita juga akan tingkatkan biaya kesehatan dan puskesmas serta rumah sakit kelas III sehingga rakyat kita tertolong, papar Presiden.

Lebih lanjut ia menyatakan, pemberantasan korupsi yang dilakukan intensif dan berlanjut sekarang ini oleh penyelenggara negara atau birokrasi pemerintah serta pengusaha yang korupsi cenderung akan dilawan. Yang tidak korup senang, bersemangat, karena tak sia-sia mereka bekerja siang dan malam untuk kepentingan pemerintah, rakyat, dan negaranya, ucapnya.

Bagi yang terkena, tambah Presiden, baik penyelenggara negara, termasuk birokrasi pemerintahan, maupun sejumlah kecil pengusaha, barangkali dengan kekuatan yang ada mereka akan melawan dan menghambatnya. Itu harus ditinggalkan dengan mengikuti langkah bersama ini, kata Presiden.

Terima banyak SMS
Pada awal pidatonya Presiden menyatakan, saat ini banyak yang mengatakan kepadanya bahwa korupsi atau pemberantasan korupsi tidak akan serta-merta mengembangkan perekonomian di negara ini.

Ucapan itu tidak salah. Tapi, dapat saya balik, ekonomi kita akan bisa tumbuh lebih baik lagi, pembangunan nasional kita akan berhasil lebih baik lagi, kalau good governance dan pemberantasan korupsi berjalan dengan baik, katanya.

Benar bahwa yang dikerjakan negara ini bukan hanya pemberantasan korupsi. Tapi, tidakkah pemberantasan korupsi dan pemerintah yang baik adalah kehendak rakyat dan agenda reformasi? Pemberantasan korupsi tetap akan menjadi prioritas dan agenda utama, kata Presiden menambahkan.

Ia kemudian menceritakan bagaimana dirinya menerima banyak pesan singkat melalui telepon selulernya (SMS) dan surat berisi komentar soal upayanya memberantas korupsi. Ada yang bunyinya begini: akibat pemberantasan korupsi yang terlalu cepat dan terlalu kencang, dunia usaha lumpuh. Akhirnya, rakyat yang susah, kata Presiden menceritakan.

Dua bulan terakhir ini saya memang menyimak dan mendengar berbagai pemikiran. Dikatakan di situ, akibat pemeriksaan sebuah bank tertentu, banyak pengusaha atau pihak yang tak bisa meminjam kredit. Manajemen perbankan takut memberikan pinjaman atau kredit. Yang kedua dikatakan, akibat pemberantasan penyelundupan yang naik dan intensif, kita kekurangan barang impor di pasaran. Menyusahkan rakyat. Yang ketiga, akibat pemberantasan illegal logging, kita kekurangan kayu, akibatnya industri pengolahan kayu kita merugi, papar Presiden.

Mungkin untuk jangka pendek memang ada shock. Karena pengusaha kayu ilegal tidak bisa bersaing ketika tiba-tiba kayu ilegal ditangkapi di Papua dan Kalimantan. Mari kita jawab isu itu dan carikan solusinya, ujarnya.

Soal perkembangan pemeriksaan tindak pidana korupsi, Presiden Yudhoyono menyatakan, dari 19 berkas dugaan kasus korupsi yang diserahkannya beberapa waktu lalu, terindikasi ada 14 berkas yang benar-benar ada indikasi korupsinya. Namun, itu masih didalami lagi oleh Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tim Tastipikor).

Mengenai pencarian koruptor yang lari ke luar negeri, Presiden mengatakan, Tim Tastipikor kini sudah mengetahui keberadaan mereka. (har)

Sumber: Kompas, 8 Juni 2005