Mantan Menteri Agama Quraish Shihab menyatakan, orang yang melakukan korupsi termasuk golongan orang yang sakit jiwa.

Kalau orang sehat kan puas terhadap usahanya. Kalau orang yang korupsi melakukan hal sebaliknya, kata Quraish seusai pembukaan Konferensi Nasional I Kesehatan Jiwa Islami di Solo, Jawa Tengah, Sabtu (1/7).

Hal serupa juga diungkapkan Ketua Perhimpunan Dokter Spesialis Kesehatan Jiwa Indonesia (PDSKJI) M Syamsulhadi secara terpisah. Menurut dia, koruptor termasuk dalam golongan psikopat.

Dia tahu peraturan, tetapi tetap melanggar. Ini berbeda dengan orang yang terseret korupsi karena salah prosedur. Kondisi ini memang menjadi sulit karena sekarang orang takut dijadikan pimpinan proyek, takut dikira korupsi, karena terjebak pada prosedur yang harus dilakukan. Akibatnya, target penyerapan anggaran menurun, jelas Syamsulhadi.

Quraish mengatakan, penyakit kejiwaan tidak hanya bisa dilihat secara fisik, tetapi juga dari aspek yang lebih dalam. Menurut dia, kecenderungan meningkatnya kasus kejahatan di Indonesia, dari sisi agama, terjadi akibat kurang ingatnya manusia pada Tuhan. Mengingat itu bukan hanya dalam arti berzikir dengan lidah, tetapi juga mengingat nikmat yang diberikan Tuhan, sudah berapa banyak peringatan yang diberikan ke kita, dan merenungkan sejarah masa lampau kita. Itu yang terlupakan oleh diri dan masyarakat kita, kata Quraish.

Penyebab lainnya, menurut Quraish, adalah pengaruh materialisme yang menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan dan kekosongan jiwa. Salah satu dampaknya yang kita lihat adalah kesurupan, katanya.

Dari sisi ilmu kesehatan jiwa, menurut Syamsulhadi, kesurupan sebenarnya adalah gejala disosiasi atau gangguan pada diri seseorang yang merasa kepribadiannya berbeda dari yang lain. Disosiasi yang terjadi massal seperti yang belakangan terjadi di sekolah atau pabrik dikenal orang sebagai kesurupan.

Menurut Quraish, selain melakukan pendekatan secara ilmu jiwa, untuk menekan kasus penyakit kejiwaan juga perlu dilakukan pendekatan dari sisi agama. (EKI)

Sumber: Kompas, 3 Juli 2006