PADA saat tim KPK menyisir ruang kerja Abdul Hadi Djamal, di bagian lain gedung DPR, Wakil Ketua Fraksi PKS Rama Pratama membantah pernyataan Abdul Hadi yang menyebut bahwa dia ikut terlibat dalam rapat pembahasan anggaran dana stimulus proyek pengembangan fasilitas laut dan udara di wilayah timur Indonesia.

Menurut Rama, pernyataan Abdul Hadi itu tendensius dan manipulatif. Dia menengarai, calon legislatif (caleg) dari PAN itu ingin mengalihkan isu dan menjegal PKS di pemilu. ''Saya pribadi sangat terkejut. Ini benar-benar pernyataan keliru,'' tegas mantan aktivis mahasiswa itu saat melakukan konferensi pers di gedung DPR kemarin. Dalam pertemuan dengan wartawan itu, dia ditemani Ketua Fraksi PKS Machfudz Sidiq.

Saat diperiksa penyidik KPK di kantor komisi Selasa (17/3) malam, Abdul Hadi mengungkapkan, sejumlah koleganya di DPR ikut hadir dalam pertemuan di Hotel Ritz Carlton. Mereka adalah Jhonny Allen Marbun, wakil ketua Panitia Anggaran DPR dari Fraksi Demokrat, dan Rama Pratama, anggota panitia anggaran dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Pertemuan itu untuk membahas kenaikan anggaran dana stimulus proyek pengembangan fasilitas laut dan udara wilayah Indonesia timur 2009. Sebelumnya, dana tersebut disepakati Rp 10,2 triliun, kemudian dinaikkan menjadi Rp 12,2 triliun. "Pak Jhonny Allen pimpinannya, inisiatif pertemuannya dari dia," kata Hadi.

Rama mengatakan, anggaran stimulus proyek yang diajukan pemerintah memang harus dibahas di DPR dalam rapat panitia anggaran (panggar) untuk mendapatkan persetujuan. Pembahasan tersebut, kata dia, harus diikuti perwakilan dari semua fraksi di DPR. ''Itu mekanisme formal. Tidak ada fraksi yang tidak terlibat,'' katanya. Nah, lanjut Rama, apabila ternyata dalam rapat panggar itu ada oknum yang memanfaatkannya dengan menjadi broker proyek, itu sudah menjadi urusan masing-masing.

Rama mengakui, praktik seperti itu memang ada di DPR. Beberapa wakil rakyat memanfaatkan jabatannya dengan menjadi makelar proyek. Itu pula yang akhirnya menimpa Abdul Hadi dalam kasus suap proyek pembangunan dermaga di Indonesia wilayah timur.

Karena itu, kata Rama, harus dibedakan peran formal yang dilakukan panggar dan tender pembangunan dermaga yang melibatkan Abdul Hadi. Rama juga mengaku tidak tahu adanya peningkatan stimulus anggaran dari Rp 10,2 triliun menjadi Rp 12 triliun. ''Panggar hanya menyetujui secara keseluruhan, tidak per proyek. Jadi, saya tidak tahu soal itu,'' katanya.

Rama juga menampik pernyataan Abdul Hadi tentang pertemuan di Ritz Carlton, 19 Februari lalu. Dia tidak tahu ada pertemuan itu. Kalaupun ada, dia jelas tidak pernah menghadirinya. ''Saya baru tahu itu, ya saat membaca beritanya di koran,'' katanya.

Di sisi lain, Rama menyesalkan keluarnya pernyataan tersebut. Mestinya yang menjadi pembahasan dalam kasus tersebut adalah fakta hukum, bukan pernyataan tuduhan seperti itu. Apalagi, dasar pernyataan itu tidak jelas.

''Mestinya yang diungkapkan itu fakta hukumnya. Kalau ini kan sudah mengarah ke black campaign partai. Karena itu, yang bertindak selanjutnya adalah partai,'' katanya.

Sebagai tindak lanjut pernyataan Abdul Hadi, Ketua Fraksi PKS Machfudz Sidiq mengatakan, PKS akan mengirimkan somasi kepada Abdul Hadi agar meminta maaf kepada Rama Pratama dan PKS plus menarik pernyataannya dalam waktu 2 x 24 jam. ''Kalau itu tidak dilakukan, kami akan melaporkan ke Mabes Polri dengan tuduhan mencemarkan nama baik,'' tegasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua KPK Bibit Samad Riyanto menyatakan akan menanggapi setiap pernyataan Abdul Hadi yang mengarah pada keterlibatan pelaku suap. ''Sebut saja semua, kami akan telusuri satu per satu," ujarnya. Dia mengungkapkan, seharusnya mekanisme penyusunan anggaran di DPR dilakukan dengan metode pre audit, sementara praktik sekarang masih bersifat post audit. "Akibatnya, terjadi seperti yang sekarang itu," jelasnya.

Wakil Ketua KPK Chandra M. Hamzah menerangkan bahwa semua keterangan Hadi akan terus dinilai. "Keterangan AHD (Abdul Hadi, Red) itu akan kita nilai dari pembuktian situasinya dan kita cocokkan dengan peutnjuk lain dengan yang kita punya," ungkap Chandra. (aga/git/wir/kim)

Sumber: Jawa Pos, 19 Maret 2009