Tapi, kalau dari sisi nilai rupiahnya, Departemen Keuangan terbesar.

Kepolisian RI menempati peringkat pertama sebagai pemilik rekening yang belum dilaporkan ke Departemen Keuangan atau liar.

Hal tersebut terungkap dalam pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan terhadap 3.195 rekening liar yang telah diverifikasi Departemen Keuangan per 28 Februari 2007 (lihat tabel).

Hasil pemeriksaan tersebut merupakan salah satu hal yang dicantumkan BPK dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2006 yang akan disampaikan ke Dewan Perwakilan Rakyat hari ini.

Sumber Tempo menjelaskan, dari 90 lembaga yang diperiksa, ada lima lembaga yang banyak memiliki rekening liar. Jika dilihat dari sisi jumlah, rekening liar terbanyak ada di kepolisian. Tapi, kalau dari sisi nilai rupiahnya, Departemen Keuangan terbesar.

Nilai rekening liar di Departemen Keuangan mencapai Rp 9,566 triliun. Jumlahnya besar karena sebagian besar merupakan rekening penjaminan yang belum dilaporkan.

Adapun rekening dari Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral merupakan rekening penjaminan untuk menjamin proyek-proyek batu bara yang mungkin ada yang belum dilaporkan.

Sumber tersebut menegaskan rekening-rekening itu bukan atas nama instansi atau pejabat, melainkan atas nama departemen/lembaga negara.

Dia juga menambahkan, pada umumnya rekening penjaminan dibuat pada 1970. Karena itu, perlu dilakukan investigasi untuk dilihat pemakaian-pemakaian sebelumnya. Apakah ada unsur pemakaian di luar negara, ujarnya.

Anggota BPK, I Gusti Agung Ray, yang membidangi audit keuangan pemerintah, menolak memberikan penjelasan soal temuan lembaganya. Besok saja di Senayan kami buka semua. Kalau sudah diserahkan ke Dewan, artinya audit BPK sudah jadi dokumen publik, kata Agung tadi malam.

Dia memastikan audit BPK atas LKPP 2006 kembali mendapat rapor merah alias disclaimer. Banyak alasan kenapa kami beri disclaimer, termasuk karena rekening-rekening semrawut itu, katanya. ANTON APRIANTO | AGUS SUPRIYANTO

Sumber: Koran Tempo, 19 Juni 2007