Rencana pertemuan antara Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Bambang Hendarso Danuri makin tidak jelas. Beberapa kali jadwal dibuat, pertemuan selalu gagal terlaksana, termasuk kemarin. "Hari ini ada paripurna, sepertinya habis reses-lah," kata Wakil Ketua Komisi Hukum Tjatur Sapto Edy saat dihubungi Tempo kemarin.

Rencana pemanggilan dan permintaan klarifikasi kepada Kepala Polri muncul setelah tim internal kepolisian melansir hasil klarifikasi mereka atas 23 rekening gendut perwira mereka pada 16 Juli lalu. Polisi mengklaim 17 rekening wajar, 1 pemiliknya meninggal, 2 masih diproses, 2 sudah masuk pengadilan, dan 1 rekening pemiliknya sedang ikut pemilihan kepala daerah.

Semula pertemuan dijadwalkan sepekan setelah pengumuman dari kepolisian, kemudian ditunda paling lambat Senin lalu. Namun, pada Senin lalu, rencana itu batal karena Kepala Polri sedang bertugas di Nusa Tenggara Timur. Belakangan, muncul rencana pemanggilan setelah Dewan menjalani masa reses hingga 15 Agustus mendatang. Tapi tanggalnya belum bisa dipastikan.

Anggota Komisi Hukum, Didi Irawadi, mempertanyakan berulang-ulangnya penundaan itu. Menurut politikus dari Partai Demokrat ini, pertemuan dengan Kepala Polri merupakan agenda penting yang harus dikedepankan oleh pemimpin komisi mengingat banyak isu krusial, khususnya tentang rekening gendut perwira polisi. Karena itu, semakin cepat pertemuan itu dilakukan akan semakin baik. "Ini isu besar, dan masyarakat ingin melihat concern kita pada masalah ini," katanya kemarin, "Pimpinan seharusnya memikirkan hal ini."

Sementara itu, kemarin Komisi Pemberantasan Korupsi kembali menegaskan perihal batasan gratifikasi. Menurut lembaga ini, sumbangan pengusaha ke suatu lembaga pemerintah, termasuk kepolisian, juga termasuk gratifikasi. "Tak ada pengecualian, baik individu maupun lembaga, harus melaporkan, termasuk kepolisian," kata Wakil Ketua KPK Haryono Umar di kantornya.

Sumbangan seperti ini pernah diterima Mabes Polri saat membangun Balai Pelayanan Keluhan Masyarakat serta Balai Media dan Informasi. Bahkan, saat meresmikan balai itu pada Januari lalu, Kepala Badan Reserse Kriminal Komisaris Jenderal Ito Sumardi mengakui bahwa pendirian balai tersebut mendapat bantuan dari seorang pengusaha. Bahkan Tempo melihat si pengusaha hadir dalam peresmian gedung tersebut. MUNAWWAROH | ANTON SEPTIAN | DWI WIYANA
 
Sumber: Koran Tempo, 30 juli 2010