Proyek rumah aspirasi anggota DPR bakal terganjal. Sinyal akan lenyapnya proyek bernilai Rp 374 per anggota dewan itu datang dari salah sseorang pimpinan DPR, Priyo Budi Santoso. Rumah aspirasi yang sudah disahkan oleh BURT (badan urusan rumah tangga) itu dinilai memunculkan citra negatif di tengah publik.

Priyo meminta BURT meninjau ulang rumah aspirasi. ''Gagasannya bagus. Hanya, saya berpandangan tidak diperlukan rumah aspirasi jika ternyata menimbulkan polemik baru,'' kata Priyo di DPR kemarin.

Politkus yang juga ketua DPP Partai Golkar itu menyatakan, anggota dewan cukup memaksimalkan jaringan yang sudah tersedia. Setiap parpol memiliki jaringan di setiap daerah. Hal itu memungkinkan, mengingat jangkauan yang dimiliki jaringan partai. ''Cakupannya kan sudah sampai ke tingkat desa,'' jelasnya.

Secara terpisah, Ketua BURT Pius Lustrilanang menegaskan bahwa usul rumah aspirasi itu sudah merupakan kesepakatan fraksi. Pembahasan rumah paripurna itu dijalankan karena merupakan tindak lanjut dari tata tertib DPR dan UU 27/2009 tentang MPR, DPR, dan DPRD. ''Tidak ada fraksi yang menolak tatib itu,'' kata Pius.

Pius menyadari, usul rumah aspirasi tersebut memunculkan polemik di masyarakat. BURT tidak menutup mata dan tetap menjadikan aspirasi itu sebagai masukan. Namun, jadi atau tidaknya pengadaan rumah aspirasi bergantung kepada keputusan DPR dalam rapat paripurna. ''BURT akan menyerahkan usul ke badan musyawarah untuk diteruskan ke rapat paripurna. Bila disetujui, (usul itu) akan ditetapkan,'' jelas anggota Fraksi Partai Gerindra itu. (bay/dyn/c4/tof)
Sumber: Jawa Pos, 6 Agustus 2010